Mukomuko minta Pemdes segera cairkan dana Pilkades

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta pemerintah desa di daerah ini segera menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar dapat cair untuk membiayai pemilihan kepala desa serentak.

"Kita rutin menyampaikan di setiap rapat agar desa secepatnya menyelesaikan APBDes, bahkan sekarang sudah memasuki tahap II," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Haryanto, di Mukomuko, Sabtu.

Ia berharap, sebanyak 148 desa di daerah ini, terutama 64 desa yang menggelar pemilihan kepala desa dapat menyelesaikan APBDes paling lama dalam bulan April 2022.

Diakuiya, jika desa tidak segera menyelesaikan APBDes, maka desa tidak bisa mencairkan dana desa dan alokasi dana desa untuk membiayai kegiatan pemilihan kepala desa serentak.

"Kalau desa tidak segera mencairkan dana desa, kasihan dengan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa karena mereka membutuhkan anggaran untuk melaksanakan tahapan pilkades," ujarnya.

Ia mengatakan, sampai sekarang baru sebanyak 45 desa dari 148 desa di daerah ini yang sudah mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap I. dari 45 desa tersebut, sebanyak 25 desa yang telah menerima penyaluran DD dan ADD.

Haryanto mengatakan, kemungkinan desa belum mengajukan penyaluran DD dan ADD karena mereka masih penyempurnaan APBDes dan pergantian perangkat desa.

Ia mengatakan,pemerintah setempat tahun ini menggunakan sebagian DD untuk menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 64 desa di daerah ini.

"Dana pemilihan kepala desa serentak tahun ini bersumber dari dana desa dan APBD. Dana desa untuk menggelar pilkades serentak tahun ini sekitar Rp700 juta," ujarnya.

Ia mengatakan, dari dana desa untuk pilkades serentak sekitar Rp700 juta tersebut, setiap desa dari sebanyak 64 desa di daerah ini mengalokasikan dana sebesar Rp10 hingga Rp15 juta.

Sedangkan dana untuk pilkades serentak yang bersumber dari APBD tahun ini sebesar Rp2,3 miliar. Dana untuk pilkades serentak dari APBD lebih besar karena dana itu untuk salah satunya pengamanan pilkades sebesar Rp800 juta.