Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja transfer ke daerah di Provinsi Bengkulu sejak Januari 2024 hingga saat ini telah mencapai Rp2,34 triliun.
 
"Hingga saat ini realisasi belanja transfer ke daerah di 10 wilayah di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp2,34 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya, di Bengkulu, Rabu.
 
Untuk realisasi belanja transfer ke daerah paling banyak, yaitu Provinsi Bengkulu yang mencapai Rp439,88 miliar, Kabupaten Bengkulu Utara Rp260,14 miliar, dan Kota Bengkulu Rp242,23 miliar.
 
Kemudian, Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp209,72 miliar, Kabupaten Kaur yaitu Rp196,10 miliar, Kabupaten Rejang Lebong Rp196,03 miliar, dan Kabupaten Mukomuko Rp176,23 miliar.
 
Kabupaten Seluma sebesar Rp174,57 miliar, Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu Rp151,42 miliar, Kabupaten Lebong Rp146,95 miliar, dan Kabupaten Kepahiang Rp146,71 miliar.
 
Bayu menerangkan, dengan tingginya realisasi belanja transfer ke daerah tersebut, dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Bengkulu khususnya menjelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah.
 
Sebelumnya, DJPb Bengkulu mencatat realisasi belanja negara di Provinsi Bengkulu meningkat pascapelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
 
Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu memberikan dorongan positif terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah wilayah tersebut.
 
"Belanja negara yang dilakukan oleh satuan kerja, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhasil mendorong pertumbuhan yang signifikan terhadap kinerja APBN," kata dia lagi.
 
Realisasi belanja APBN di Provinsi Bengkulu hingga 31 Januari 2024 mencapai Rp1,14 triliun atau naik 23,7 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.
 
Untuk pertumbuhan tertinggi pada belanja negara berasal dari sektor belanja barang yang tumbuh sebesar 164 persen, pertumbuhan tersebut didorong oleh belanja untuk akomodasi pemilu, seperti pembayaran gaji Panitia Pemungutan Suara (PPK), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Linmas, pengadaan logistik dan pelaksanaan teknis.

Pewarta: Anggi Mayasari

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024