Mukomuko (Antara) - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendata kepala desa yang belum memiliki kantor sendiri untuk diusulkan pembangunannya kepada pemerintah pusat.
"Kami minta data dari camat. Kami minta data itu disiapkan hari ini juga," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko, Badi Uzaman, di Mukomuko, Kamis.
Ia mengatakan, data kepala desa yang belum memiliki kantor sendiri tersebut dibutuhkannya pada saat mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) seluruh kepala BPMPD seluruh Indonesia di Jakarta.
Pihaknya, katanya, akan mengusulkan pembangunan kantor kepala desa di daerah itu kepada pemerintah pusat.
"Kita sudah sering menyampaikan bahwa Kabupaten Mukomuko ini pecahan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Sehingga banyak desa pemekaran yang belum memiliki kantor," ujarnya.
Ia menyebutkan, hampir sebagian besar desa desa pemekaran yang tersebar di 15 kecamatan di daerah itu belum memiliki kantor.
"Kemungkinan sekitar 60 kepala desa yang belum memiliki kantor sendiri," ujarnya.
Ia berharap, rakornas di Jakarta menghasilkan sebuah keputusan dana desa dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk pembangunan kantor kepala desa.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Kami minta data dari camat. Kami minta data itu disiapkan hari ini juga," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko, Badi Uzaman, di Mukomuko, Kamis.
Ia mengatakan, data kepala desa yang belum memiliki kantor sendiri tersebut dibutuhkannya pada saat mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) seluruh kepala BPMPD seluruh Indonesia di Jakarta.
Pihaknya, katanya, akan mengusulkan pembangunan kantor kepala desa di daerah itu kepada pemerintah pusat.
"Kita sudah sering menyampaikan bahwa Kabupaten Mukomuko ini pecahan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Sehingga banyak desa pemekaran yang belum memiliki kantor," ujarnya.
Ia menyebutkan, hampir sebagian besar desa desa pemekaran yang tersebar di 15 kecamatan di daerah itu belum memiliki kantor.
"Kemungkinan sekitar 60 kepala desa yang belum memiliki kantor sendiri," ujarnya.
Ia berharap, rakornas di Jakarta menghasilkan sebuah keputusan dana desa dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk pembangunan kantor kepala desa.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016