Wonogiri, (Antara Bengkulu) - Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Adil, Sejahtera, Aman (ASA) Djoko Santoso melontarkan gagasan perlunya pembentukan Kementerian Perdesaan dalam pemerintahan Indonesia ke depan mengingat potensi desa sebagai basis kekuatan pembangunan secara menyeluruh.
"Perlu dibentuk Kementerian Pedesaan yang bertugas membina dan mengembangkan potensi desa di seluruh Indonesia sebagai basis kekuatan pembangunan nasional secara menyeluruh," kata Djoko Santoso dalam pertemuan silaturahmi dengan Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) Kabupaten Wonogiri di Wonogiri, JawaTengah, Minggu.
Panglima TNI 2007-2010 itu menghadiri acara silaturahmi tersebut dalam kapasitas selaku Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia ASA yang juga selaku Ketua Dewan Penasehat Forsekdesi dan PPDI, didampingi Sekretaris Gerakan Indonesia ASA, Mayjen TNI (Purn) Kurdi Mustofa.
Mengenai gagasan pembentukan Kementerian Pedesaan yang dilontarkannya, Djoko mengatakan, kementerian tersebut akan bisa berperanan sangat strategis dalam membantu upaya percepatan pembangunan nasional.
"Ini karena jika potensi desa dikembangkan secara maksimal, maka kekuatan ekonomi desa akan bisa membantu pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Pada sisi lain, lanjutnya, desa yang berkembang secara ekonomi akan bisa menahan laju perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota-kota sehingga gejolak sosial masyarakat akan bisa terkendali dan kestabilan politik akan terwujud.
"Oleh karena itu, pembinaan desa harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan didukung komitmen kuat Pemerintah," tegasnya.
Menurut pandangannya, jalan terbaik untuk membina desa pada masa mendatang ialah lewat pembentukan sebuah Kementerian Pedesaan yang akan bertugas membina, mengarahkan, dan mengembangkan potensi desa.
Saya berpikiran, upaya tersebut harus pula dibarengi dengan pengangkatan para perangkat desa menjadi pegawai negeri agar instruksi struktural bisa efektif sampai ke tingkat desa ," kata Jenderal TNI (purn) yang siap mencalonkan diri sebagai Presiden 2014-2019 itu.
Menurut dia, dengan menambahkan kepangkatan PNS pengurus pemerintahan pedesaan itu nantinya bisa disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka masing-masing.
Dalam kaitan ini, data Asosiasi Kabupaten Tertinggal (Askati) pada 2012 menunjukkan, di Indonesia terdapat 32 ribu desa yang termasuk kategori tertinggal dan tersebar di 183 kabupaten dengan jumlah total penduduk 57,5 juta.
Dari 32 ribu desa tertinggal tersebut sebagian besar berada di Indonesia bagian timur dan Sumatra. Sedangkan, di Pulau Jawa hanya ada di 12 kabupaten, termasuk dua wilayah di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Sementara itu Sekretaris Gerakan Indonesia ASA Kurdi Mustofa dalam silaturahmi dengan pengurus Forsekdesi dan PPDI Kabupaten Wonogiri mengemukakan, personil dua Ormas tersebut hadir di setiap desa di seluruh Indonesia, sehingga mereka merupakan kekuatan riil yang patut diperhitungkan dalam rangka membangun pedesaan untuk kemajuan nasional.
"Mereka secara nyata berpengaruh terhadap puluhan juta warga pedesaan di Indonesia, sehingga keberadaannya perlu diapresiasi dengan mengangkat mereka sebagai PNS," katanya.
Menurut mantan Sekretaris Pribadi Presiden SBY itu, upaya ini serta upaya percepatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh akan cepat terwujud jika gagasan Kementeraian Pedesaan dapat direalisasikan.*
