Menanti kesetaraan gender di Polri

Jakarta (ANTARA) - Pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu, 1 hari yang diperingati untuk merayakan dan menghargai peran ibu dalam keluarga.

Peringatan Hari Ibu di Indonesia sekaligus menandai peringatan pembukaan Kongres Perempuan Indonesia 1928 yang pertama. Pada tanggal 22 Desember dipilih untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Indonesia juga memiliki hari khusus memperingati Pahlawan Nasional Raden Adjeng Kartini, yakni setiap 21 April. Hari mengenang aktivis perempuan asal Jepara, yang dikenalkan dengan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, buah pemikiran dari surat-surat Kartini kepada sahabat penanya.

Kartini menjadi simbol emansipasi perempaun di Indonesia, pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara, dari kukungan adat dan budaya patriaki, berjuang meraih pendidikan dan kesetaraan.

Berbicara mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara, perempuan Indonesia telah banyak berkiprah sejak zaman penjajahan, kemerdekaan, hingga era metaverse saat ini.

Menjadi ibu adalah peran hakiki seorang perempuan. Di luar itu, perempuan dapat menjadi apa saja yang diinginkan, pekerjaan yang sama, seperti kaum Adam, pekerja seni, pekerja kantoran, hakim, jaksa, pengusaha, penulis, pegawai, politikus, tentara, hingga polisi.

Kepolisian salah satu institusi pemerintah bidang penegakan hukum yang kebanyakan diisi oleh laki-laki, salah satu alasannya karena berurusan dengan penindakan kriminalitas. Namun, kini perempuan mulai mengisi posisi-posisi strategis dan berisiko tinggi di Korps Bhayangkara ini.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ini menuntut Polri tampil lebih humanis, termasuk dalam hal penegakan hukum. Implementasi fungsi ini berlaku untuk semua anggota Polri, baik polisi laki-laki  maupun polisi wanita (polwan).

Seperti halnya pembentukan polisi wanita 73 tahun silam, perannya untuk mengakomodasi pemeriksaan terhadap pengungsi wanita dan anak-anak guna mencegah penyusup tatkala pemerintah Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda II.

Polwan terbentuk 2 tahun setelah Polri berdiri pada tahun 1946 dengan jumlah terbatas. Pada tahun 1948, baru ada enam polwan angkatan pertama di Indonesia.

Jumlah polwan terus berkembang seiring dengan waktu. Berdasarkan data Divisi SDM Polri, jumlah polwan dalam kurun waktu 2019—2021 sebanyak 24.722 personel.

Dari jumlah tersebut, dari segi kepangkatan ada tiga personel yang berpangkat brigadir jenderal (brigjen), 1.477 personel berpangkat perwira menengah (pamen), 3.412 berpangkat perwira pertama (pama), dan 19.830 berpangkat bintara.



Menyorot Asa

Porsi polwan lebih sedikit dibandingkan dengan polisi laki-laki ini mendapat sorotan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci pada Konferensi Polwan Sedunia yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Teggara Timur (NTT), November lalu.

Menurut Sri, bila dibandingkan dengan negara lain yang rata-rata memiliki jumlah polisi wanitanya lebih dari 10 persen, sedangkan polwan di Indonesia hanya 5 persen dari total anggota Polri sebanyak 450.000 personel.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyoroti sedikitnya perempuan yang menduduki posisi pimpinan di Polri. Sri pun berharap agar kepolisian dapat meningkatkan kesetaraan gender di organisasinya.

Sri melihat kehadiran polwan perlu untuk menciptakan ekosistem yang aman dan menjamin perlindungan bagi perempuan. Terlebih dalam kasus kekerasan terhadap kaum Hawa, polwan dapat membuat korban merasa lebih aman dan percaya terhadap penegakan hukum.

Harapan serupa juga disampaikan Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, yang juga hadir sebagai salah satu pembicara dalam Konferensi Polwan Sedunia atau The 58 th International Association of Women Police Training Conference (IAWP) pada tanggal 6—11 November 2021.

"Saya mendorong perlu makin banyak rekrutmen polwan, mengingat jumlah polisi wanita ini hanya sekitar 5,8 persen dari total anggota Polri," kata Poengky.

Selain itu, Poengky mendorong perlu memunculkan lagi polwan yang menjadi kepala kepolisian daerah (kapolda) dan memperbanyak lagi polwan menjadi kapolres serta kapolsek.

Poengky yakin kepemimpinan perempuan akan mampu mendorong anggota Polri bekerja profesional dan melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, dan menegakkan hukum guna terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).



Kesetaraan Gender

Pada masa pandemik COVID-19, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Konferensi Ke-58 Polwan Sedunia di Labuan Bajo, NTT, 6—11 November 2021.

Indonesia menjadi negara Asia pertama yang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut sejak 1958. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan.

Konferensi ini pun menjadi ajang mempromosikan keindahan alam Nusantara, keberhasilan Indonesia menekan laju pertumbuhan kasus positif penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 sekaligus memperlihatkan kiprah dan peran Polwan Indonesia di mata dunia.

Untuk pertama kali pula, kegiatan ini diselenggarakan secara hybrit yakni secara daring dan di luar jaringan(offline). Acara ini diikuti 980 peserta terdiri atas 39 peserta hadir secara langsung dari 12 negara dan dua organisasi internasional serta dari Indonesia sebanyak 407 peserta. Kegiatan tersebut mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

Selain itu, dihadiri secara online oleh peserta internasional sebanyak 235 orang yang terdiri atas 39 negara dan Indonesia sebanyak 299 peserta.

Dalam forum tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang hadir pada acara pembukaan 6 November 2021 membahas tentang kesetaraan gender serta stereotip bahwa institusi kepolisian dianggap sebagai pekerjaan kaum lelaki.

Jenderal bintang empat itu menekankan bahwa Polri telah memberikan ruang kepada para polwan untuk mendapatkan hak kesetaraan gender.

Saat ini, terdapat tiga jenderal perempuan yang menepati jabatan tertentu di Markas besar (Mabes) Polri, serta ada beberapa posisi atau jabatan di level operasional yang berisiko tinggi diampu oleh polwan.



Sigit melihat sosok polwan memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi organisasi Polri, khususnya dalam mendukung reformasi kultural menjadi polisi yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat.

Polwan memiliki kepekaan gender yang lebih baik dalam meningkatkan respons terhadap kejahatan berbasis seksual dan gender, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, membangun kepercepaan masyarakat, serta meningkat legitimasi lembaga penegak hukum.

Polri pun berkomitmen menciptakan insitusi kepolisian yang inklusif bagi semua golongan, termasuk perempuan. Dalam hal ini, perubahan kultur berbasis gender di internal Polri akan memiliki dampak terhadap sistem penegakan hukum pada umumnya.

Sigit memastikan Polri seiring dengan kebijakan pemerintah soal pengarusutamaan gender. Dalam menerapkan kebijakan itu, Korps Bhayangkara telah melakukan implementasi nyata yang berorientasi gender.

Misalnya, kantor kepolisian di Indonesia telah menyediakan ruang laktasi serta ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan dan anak. Selain itu, juga dilengkapi fasilitas ramah penyadang disabilitas.

Khusus di internal Polri, polwan saat ini telah diberikan kesempatan yang sama dalam hal rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan jabatan yang setara dengan polisi laki-laki.

Saat ini, Polwan Indonesia telah menduduki jabatan operasional yang strategis di kepolisian dan jabatan yang berisiko tinggi seperti pada misi perdamaian dunia, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, dan Brimob.

Polri telah memberikan panggung dan kesempatan yang sama untuk berkarya pada kepolisian sesuai dengan tema acara Konferensi Polwan Sedunia Women at the Center of Policing.

"Jika kita mau mengubah pandangan diskriminatif terhadap perempuan, kita harus memulai dari menyelesaikan permasalahan stereotip di bidang profesi kita, yaitu keamanan dan penegakan hukum," kata Kapolri.

Pada peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) medio Oktober 2021, Sigit mengapresiasi perempuan yang memiliki peran ganda. Selain sebagai istri, sebagai ibu juga sebagai pekerja, mampu menjalankan tugasnya secara beriringan dalam organisasi dan keluarga.