Puluhan bidan diperiksa polisi kasus Jampersal

Langkat (Antara) - Puluhan bidan dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat Sumatera Utara, terus diperiksa aparat penyidik kepolisian dalam kasus dugaan korupsi dana jaminan persalinan di Dinas Kesehatan.

"Ada pemeriksaan oleh penyidik polisi" kata salah satu bidan Eka Harahap di Mapolres Langkat Stabat, Senin.

Eka Harahap bidan mandiri ini menceritakan bahwa sebelumnya dirinya juga sudah diperiksa penyidik polisi di Polsek Pangkalan Brandan, namun sekarang ini mau diperiksa lagi di Mapolres Langkat.

Pemeriksaan terhadap dirinya itu dalam kaitan pemotongan fee 10 persen yang dilakukan pegawai Dinas Kesehatan Langkat, sehinga tertangkap tangan oleh polisi beberapa waktu yang lalu.

Secara terpisah Efiden Kambaren salah satu bidan yang bertugas di desa Namuterasi Kecamatan Sei Bingei juga menjelaskan bahwa pemeriksaan mereka terkait dengan pemotongan fee sebesar 10 persen.

"Kami dipanggiol kemari dalam kaitan pemotongan fee 10 persen oleh petugas Dinas Kesehatan," katanya menjelaskan.

Dirinya juga dipanggil bersama para bidan lainnya, dari mulai pukul 09.00 Wib, untuk menghadap penyidik di bahagian tipikor Polres Langkat.

Sementara itu terlihat puluhan bidan menunggu di salah satu ruangan yang disediakan buat masyarakat, sebelum masuk ke ruangan pemeriksaan.

Terlihat juga tiga orang bidan di ruangan pemeriksaan sedang memberikan keterangan kepada aparat penyidik, dan ada juga bidan yang berpakaian dinas.

Seperti diketahui bahwa pemeriksaan para bidan ini terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi terhadap tiga tersangka kasus pemotongan dana jaminan persalinan di Dinas Kesehatan Langkat.

Dari operasi tangkap tangan itu polisi mengamankan uang sebesar Rp1,652 miliar dan uang potongan fee sebesar Rp200 juta.

Polisi juga sudah menetapkan sementara ini tersangkanya yaitu SOF, SAF, PON, namun tersangka lainnya belum juga ditetapkan polisi, karena masih menunggu hasil audit yang dilakukan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

Aparat penyidik juga konon sudah membuat surat permintaan saksi ahli ke Kementerian Keehatan Republik Indonesia, untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi dana jaminan persalinan di Langkat ini.