Bengkulu (Antara-IPKB) - Beberapa sektor pembangunan kependudukan yang masih lemah akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Hal itu tentunya dapat menghambat capaian bonus demografi di Tanah Air.
Dalam meraih bonus demografi di Provinsi Bengkulu, masih terdapatnya tantangan yang mesti menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan kependudukan. Baik sektor, kesehatan, lapangan kerja maupun sektor pendidikan.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Iskandar menyebutkan, lemahnya pelaksanaan pembangunan kependudukan dapat menjadikan persoalan besar bangsa yang berawal dari ketertinggalan kualitas SDM.
Menurut dia hal tersebut dapat memengaruhi intelektualitas dan moralitas.
Terhadap sektor kesehatan yang mana angka kematian ibu masih cukup tinggi, berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, kematian ibu di daerah itu masih menempati angka 220/100.000 lelahiran.
Sedangkan tingkat pendidikan masih terdapatnya rata-rata usia lama sekolah hanya mencapai 8 tahun bagi penduduk jenis kelamin laki-laki dan wanita hanya 7 tahun.
Persoalan lain yang dapat menghambat Provinsi Bengkulu dalam menuju Bonus Demografi, yakni tingkat kemiskinan, pada September 2013 sebesar 17,75 persen dengan jumlah penduduk 327.350. Dibandingkan dengan bulan Maret 2013 turun menjadi 18,34 persen dengan jumlah penduduk 320.410 jiwa.
Bedasarkan hasil survei BPS Bengkulu angka kemiskinan sebesar itu terdapat pedesaan mencapai 17,97 persen lebih tinggi dari perkotaan.
Hal itu dipengaruh mobilitas dari perdesaan ke kota dalam mencari kehidupan dan pendidikan yang baik menyebabkan kemiskinan di per kotaan naik dari 16,64 persen Maret 2013 menjadi 17,29 persen September 2013 sedangkan tingkat kemiskinan di perdesaan menurun dari 19,10 persen pada Maret 2013 menjadi 17,97 persen pada September 2013.
Perubahan kemiskinan dari bulan Maret 2013 ke September 2013 dari faktor makanan sebesar 10,54 persen terbesar dari kebutuhan beras 34,08 di perkotaan dan 42,89 di perdesaan sedangkan dari non makanan tertinggi akan kebutuhan perumahan di perkotaan 27,33 persen dan di perdesaan 24,36 persen.
Menurut dia upaya mengatasi persoalan yang menghambat bonus demografi, Pemerintah Daerah Bengkulu mulai saat sekarang harus segera membangun perekonomian dengan mendorong tumbuh kembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan kebutuhan pokok masyarakat disemua daerah.
Pembangunan perekonomian tersebut juga harus mampu mendatangkan investor dari dalam dan luar negeri serta mampu menjamin keberlanjutan usaha yang dikembangkan pertama meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7,2 persen tahun 2015; kedua meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi Rp. 15 juta tahun 2015; ketiga menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 13,26 persen pada tahun 2015; keempat menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 1,8 persen pada tahun 2015 kelima meningkatkan pendapatan daerah menjadi sebesar 1,69 triliun pada tahun 2015, pungkas Iskandar.(rs)
