Menteri Kelautan: tekankan komersialisasi dalam program KKP

   Jakarta,  (Antara) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, dirinya ingin menekankan aspek komersialisasi dalam beragam program yang ditelurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

        "Saya lihat semua program KKP selama ini sudah baik, tapi kita harus masukkan komersialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara serah terima jabatan di kantor KKP, Jakarta, Rabu.

        Menurut Susi, hanya dengan penekanan kepada komersialisasi maka akan membuat aktivitas perekonomian dapat menjadi berkelanjutan.

        Ia juga berpendapat bahwa berbagai program yang terkait dengan perekonomian bangsa baru bisa berhasil bisa menekankan kepada komersialisasi.

        Untuk itu, ujar dia, semua program bantuan dan asistensi yang digulirkan oleh KKP "harus ujungnya ke arah bisnis".

        Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan, komersialisasi penting karena menciptakan profit atau keuntungan yang dinilai akan mampu menggerakkan orang karena melihat adanya laba yang bisa diraih.

        Susi juga melihat bahwa atmosfir dan situasi orang-orang di KKP dinilai tidak terlalu berubah dengan perusahaan yang selama ini dipegang oleh dirinya.

        Sebagaimana diberitakan, duet Menteri Koordinator bidang Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pucuk pengelola masalah kelautan harus dapat menyejahterakan kaum nelayan tradisional yang masih kerap terpinggirkan.

        "Maksimalkan untuk menyejahterakan masyarakat nelayan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Minggu (26/10).

        Menurut dia, optimisme akan muncul kepada keduanya (Menko Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan) terbukti memihak kepentingan bangsa, khususnya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan.

        Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar kedua menteri tersebut jangan sampai ditunggangi kepentingan asing karena selama satu dekade terakhir dinilai kepentingan bangsa di sektor kelautan dan perikanan kerap dinomorduakan.

        "Kekhawatirannya adalah sulit memisahkan kepentingan bangsa dan personal, terlebih asing," ucapnya.

        Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk perlu memperkuat organisasi nelayan tradisional Indonesia, guna melawan arus liberalisasi serta memperkokoh kedaulatan bangsa di lautan Indonesia.

    ***2***