Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyebut desa yang tidak makmur akan membuat masyarakatnya lari ke kota untuk mencari pekerjaan, kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi beban di perkotaan.
“Apabila desa tidak makmur, maka masyarakat akan lari ke kota guna mencari pekerjaan. Pada akhirnya mereka menjadi beban di kota,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis saat menghadiri Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.
Untuk itu, Ketua DPR RI ke-20 itu mendukung 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.
Permintaan kenaikan dana desa sebesar 10 persen dari APBN diajukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) berkumpul di GBK guna mendesak 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa.
Menurut mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan itu, masa depan Indonesia ada di perdesaan. Sehingga kemakmuran desa harus diupayakan agar mampu bersaing dengan perkotaan.
“Saya mendukung langkah para perangkat desa yang mendorong pemerintah untuk 10 persen APBN diberikan kepada desa. Karena saya menilai masa depan Indonesia ada di pedesaan. Ke depan desa harus mampu bersaing dengan perkotaan, sehingga masyarakat yang tinggal di desa tidak lari ke kota dan beradu nasib di kota," kata Bamsoet.
Ia meyakini apabila dana desa yang dialokasikan besar dan bisa dimanfaatkan, maka desa akan berkembang. Sehingga, masyarakatnya tidak perlu mengadu nasib ke kota dan membuka lapangan pekerjaan.
“Saya yakin jika permintaan para perangkat desa agar dana desa dinaikkan menjadi 10 persen dari APBN, Majelis Permusyawaratan Desa akan mampu mengawasi dana yang diperoleh desa. Hal ini diperlukan supaya dana desa bermanfaat bagi warganya dan bukan memperkaya kepala desanya," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu.
