Menurut Bamsoet yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia, apabila di desa telah tersedia lapangan kerja, maka terdapat perputaran ekonomi. Masyarakat desa, bahkan yang telah merantau di kota pun akan kembali ke asal mereka.
Di Desa, kata Bamsoet memiliki segudang kekayaan alam yang berlimpah seperti nikel, batu bara, emas, timah, hingga gas.
Namun, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini heran, karena hingga kini masih banyak masyarakat di desa yang masih hidup di garis kemiskinan.
"Nikel kita nomor 1 di dunia ada dimana? Batu Bara kita nomor 2 di dunia ada dimana? Timah kita nomor 3 di dunia ada di mana? Ada di desa. Emas kita nomor 6 di dunia? Ada di desa. Dan gas nomor 16 di dunia ada di desa. Semua ada di desa. Pertanyaan kita mengapa masih banyak masyarakat kita di desa yang masih hidup dalam garis kemiskinan," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, dalam APBN 2023, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Ia juga mengingatkan pemanfaatan dana desa harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
"Presiden Jokowi sudah mengambil langkah besar mengalokasikan dana desa untuk membangun desa. Karenanya, semua pihak harus bahu membahu untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat desa,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Bamsoet pun mengapresiasi keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam memimpin Indonesia. Termasuk memberikan perhatian lebih kepada seluruh desa yang ada di Indonesia.
"Tanpa beliau (Jokowi) barang kali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa," ujar dia.
Turut hadir antara lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Boy Rafli Amar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apdesi Surta Wijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PPDI Widhi Hartono, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indra Utama.
