Tanjung Selor (Antara) - Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, mengatakan Presiden Joko Widodo mencatat sejarah menjadi Presiden yang pertama kali mengunjungi wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.
"Selama 69 tahun Indonesia merdeka, Joko Widodo adalah Presiden yang pertama kali berkunjung ke Pulau Sebatik, wilayah perbatasan," kata Irianto melalui siaran tertulis Humas Provinsi Kaltara yang diterima Antara di Tanjung Selor, Rabu.
Kunjungan Presiden ke wilayah perbatasan pada Selasa (16/12) itu merupakan komitmen untuk mewujudkan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
"Karena wilayah perbatasan merupakan wilayah pinggiran terluar dari suatu negara. Jadi, kehormatan ini sekaligus menjadi kebanggaan dan akan menjadi catatan sejarah bagi masyarakat provinsi baru ini," katanya.
Agenda kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Utara untuk membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Regional Kalimantan di Gedung Serba Guna Wali Kota Tarakan, Senin (15/12) malam.
Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Juwata, Tarakan, disambut langsung Pj Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, sekaligus menyematkan baju adat Tidung.
"Masyarakat Tarakan sangat antusias dan tumpah ruah di jalanan menyambut orang nomor satu di Republik ini," ungkap Irianto.
Dalam sambutan di depan Presiden dan jajaran Kabinet Kerja yang hadir beserta peserta musrenbangnas, Gubernur mengatakan masyarakat Indonesia di Pulau Kalimantan bersyukur, karena untuk pertama kalinya, Musrenbang Regional RPJMN dapat diselenggarakan di Kota Tarakan-Kalimantan Utara.
Secara khusus, masyarakat dan Pemprov Kalimantan Utara sebagai provinsi paling bungsu di Pulau Kalimantan dan Indonesia ini, merasa bangga memperoleh kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggara agenda nasional ini.
"Kunjungan kerja Pak Presiden ke Kaltara menjadi momentum dan harapan besar bagi masyarakat Indonesia di wilayah Kalimantan untuk memperoleh keberpihakan dan keadilan dalam penetapan kebijakan politik anggaran maupun pembangunan di segala bidang, khususnya yang terkait dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur," kata Irianto. ***1***
