Bengkulu (Antara-IPKB) - Program Keluarga Berencana dengan melaksanakan pembangunan kependudukan dapat mewujudkan Indonesia memiliki sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Dengan mengimplementasikan UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka program KB mampu menggiring sumber daya manusia berkualitas sehingga menciptakan generasi yang mampu bersaing ditengah era globalisasi, kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Maryana kepada wartawan di kantornya pekan lalu.
Dikatakan Maryana, kebijakan pemerintah terhadap pembangunan kependudukan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa hal penting untuk menempatkan penduduk sebagai modal dasardan faktor dominan pembangunan. Sehingga penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan.
Undang-undang kependudukan itu disahkan agar dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas, pengembangan kualitas, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Dengan dekian itu maka diharpakan dalam perundang-undangan itu supaya setiap penduduk wajib berperanserta dalam pembangunan.
Melalui program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), program kependudukan dimulai dari pembinaan pada kelompok balita, remaja hingga lansia akan menciptakan penduduk masyarakat yang sehat, sejahtera dan mandiri.
Sedangkan dalam pelaksanaan program itu terdapat juga bidang pembangunan keluarga yang berawal dari membangun sektor kesehatan, pendidikan hingga daya beli (ekonomi).
"Pembangunan kedua bidang itu maka program KB dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia memiliki daya saing"
Menurut dia, dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga amat diperlukan kerjasama lintas sektor karena terdapatnya bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Untuk mencapai sasaran penduduk yang sejahtera dan mandiri maka pendidikan ilmu kependudukan perlu dikembangkan, pungkasnya.(rs)
