Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) optimistis Kurikulum Merdeka dapat diterapkan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menyatakan sebanyak 80 persen sekolah di semua jenjang di seluruh Indonesia sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.
"80 persen sekolah di Indonesia sudah mengadopsi Kurikulum Merdeka untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, hal ini terus berkembang sejak awal 2022, saat Kurikulum Merdeka kita kenalkan kepada satuan pendidikan," kata Anindito dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Pemprov Bengkulu: Hadirkan Kurikulum Merdeka di media sosial
Baca juga: Pemprov Bengkulu: Hadirkan Kurikulum Merdeka di media sosial
Anindito mengatakan proses implementasi Kurikulum Merdeka mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2020. Kurikulum ini diuji coba pada 3.000 sekolah di Indonesia, termasuk di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Selanjutnya, pada tahun 2022, Kemendikbudristek membuka pendaftaran implementasi Kurikulum Merdeka kepada setiap satuan pendidikan. Hasilnya, sebanyak 140 ribu satuan pendidikan secara sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka.
Untuk tahun ini, kata dia, Kemendikbudristek kembali membuka pendaftaran yang menarik 160 ribu satuan pendidikan. Secara total, lebih dari 300 ribu satuan pendidikan sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.
"Bahkan, sebelum Kurikulum Merdeka ini ditetapkan sebagai kurikulum nasional, data menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka diterima dengan baik oleh satuan pendidikan," kata Anindito.
Baca juga: Seluruh sekolah di Rejang Lebong siap berlakukan kurikulum merdeka
Baca juga: Seluruh sekolah di Rejang Lebong siap berlakukan kurikulum merdeka
Ia memastikan Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk merancang kurikulum operasional yang sesuai dengan visi, misi, serta kebutuhan belajar para peserta didik.
Dengan fleksibilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
"Fleksibilitas Kurikulum Merdeka menuntut inisiatif, keaktifan, dan kepercayaan diri ibu dan bapak guru untuk merancang kurikulum operasional sendiri," ujarnya.
"Fleksibilitas Kurikulum Merdeka menuntut inisiatif, keaktifan, dan kepercayaan diri ibu dan bapak guru untuk merancang kurikulum operasional sendiri," ujarnya.
