Jakarta, (Antara) - Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menegaskan tidak akan memboikot islah antara pihaknya dengan kubu Bali pimpinan Aburizal Bakrie pasca serangan kantor DPP partai berlambang pohon beringin itu pada Senin (8/6) dini hari.
"Meski kami kecewa, karena tujuan islah baik yakni untuk memastikan Golkar ikut program nasional, semaksimal mungkin kami usahakan tidak marah, juga kami tidak ada keinginan untuk memboikot proses islah itu," kata Agung saat konferensi pers di Hotel Mega Anggrek, Jakarta, Selasa.
Agung menilai penyerangan tersebut adalah upaya perebutan paksa kantor DPP Partai Golkar secara kekerasan dengan dalih memperingati kelahiran mantan Presiden Soeharto.
"Proses islah tersebut sayang terganggu sedikit karena tiba-tiba ada tindakan brutal penyerbuan untuk merebut secara paksa dengan cara kekerasan dengan dalih memperingati hari kelahiran Pak Harto yang kami hormati," katanya.
Hal tersebut, kata Agung, dibuktikan dengan adanya puluhan pemuda yang tidak memiliki identitas jelas, ada yang membawa senjata tajam. "Bahkan konon ada senjata api tapi bisa dihalau," katanya.
Agung juga menilai massa tersebut adalah suruhan dari pihak yang ingin mengganggu proses islah antara pihaknya dengan kubu Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) dengan menyewa orang dari luar Partai Golkar seperti Indramayu dan Lampung.
Agung juga mengharapkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada pihak berwajib dan tidak terpancing amarah apalagi melakukan teror balasan sehingga bisa menodai proses islah ini. Lebih jauh, Agung mengatakan pihaknya juga mengapresiasi pihak kepolisian yang menangani masalah ini.
"Kami apresiasi Polres Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, kami juga sadar dalam berpolitik tidak perlu ada kekerasan, biarlah proses hukum akan mengikutinya," katanya. ***2***
Agung tegaskan tak boikot islah pascaserangan DPP
Selasa, 9 Juni 2015 18:26 WIB 1749
massa tersebut adalah suruhan dari pihak yang ingin mengganggu proses islah antara pihaknya dengan kubu Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) dengan menyewa orang dari luar Partai Golkar seperti Indramayu dan Lampung..."