PAN setuju Prabowo tak buka data pertahanan nasional saat debat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto setuju dengan sikap Prabowo Subianto yang tidak membuka data sistem pertahanan nasional secara gamblang saat Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Karena ini menyangkut kepentingan nasional, makanya diperlukan kehati-hatian dalam mengekspos permasalahan ini," kata Yandri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Yandri menyayangkan kandidat calon presiden lain yang mengisyaratkan bahwa data pertahanan negara tidak perlu dirahasiakan, sehingga mencecar Prabowo selaku menteri pertahanan untuk membuka data kekuatan dan kelemahan pertahanan Indonesia.

"Sangat berbahaya apabila ada calon presiden yang menganggap bahwa data pertahanan nasional tidak perlu dirahasiakan. Calon seperti ini sangat tidak layak menjadi presiden. Kita menyaksikan berkali-kali Prabowo menyampaikan bahwa kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh ditindas. Sehingga, peningkatan kualitas pertahanan nasional mutlak untuk dilakukan," kata Yandri.

Dia juga menyoroti komitmen Prabowo untuk melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Menurut Yandri, hal itu sekaligus menunjukkan keberpihakan Prabowo terhadap kemerdekaan Palestina.

"Komitmen Prabowo dalam keberpihakan kepada kemerdekaan Palestina juga disampaikan dengan mendorong diplomasi kepada negara-negara lain dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi kita, yaitu mewujudkan perdamaian dunia," kata komandan Penggalangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Yandri menilai Prabowo sangat menguasai materi pertahanan nasional dan strategi politik luar negeri yang mengedepankan kepentingan nasional Indonesia saat debat ketiga tersebut.

"Tema debat kali ini berkaitan dengan pertahanan, keamanan, serta politik luar negeri. Sebagai calon pemimpin nasional, Prabowo memiliki pandangan untuk menjaga kedaulatan nasional dan Indonesia berperan serta aktif dalam pergaulan internasional," kata Yandri.

Selama debat, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beberapa kali mengkritik kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh Prabowo selaku menhan.

Kedua capres rival Prabowo itu juga kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kementerian Pertahanan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Prabowo merespons kritikan kedua capres itu dengan mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh kedua pasangan calon tersebut keliru. Prabowo menyatakan bahwa dia bersikap transparan dan mengajak keduanya bertemu di luar sesi debat.

Dia menilai bahwa membahas masalah internal pertahanan suatu negara adalah tidak pantas dilakukan secara terbuka.

"Sekarang waktunya enggak ada. Jadi, saya mengundang kita bicara, terbuka. Masa kita mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ujar Prabowo.