Bawaslu RI masih cari panwas distrik yang hilang di Papua Tengah

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengatakan bahwa pihaknya masih mencari seorang panitia pengawas pemilu distrik yang hilang di Papua Tengah.

Herwyn mengatakan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 11 Februari lalu.

"Kita berharap ditemukan  panwas distrik yang satu orang, yang masih dicari, karena dia hilang di sela-sela melaksanakan tugas," kata Herwyn di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa

Baca juga: Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel

Sementara itu, Herwyn berharap proses rekapitulasi dan tahapan pemilu lainnya dapat berjalan dengan baik.

"Karena rekapitulasi itu juga cukup berat pelaksanannya. Bukan cuma sekadar tenaga yang dikerahkan, dikeluarkan, tetapi secara psikologis menghadapi persoalan-persoalan yang ada butuh tenaga ekstra, butuh psikis yang kuat, supaya nantinya bisa melewati semuanya ini," tuturnya.

Oleh sebab itu, dia berharap agar tidak ada lagi musibah yang menimpa jajaran penyelenggara pemilu, terutama hingga proses rekapitulasi selesai pada 20 Maret 2024.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi musibah yang dialami oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu, dan terutama kami berharap jajaran kami, pengawas pemilu bisa dikuatkan menghadapi tugas-tugas yang berat pada saat ini," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu RI: 30 pengawas pemilu meninggal dunia

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut sempat ada laporan panitia pengawas pemilu hilang di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

"Sampai sekarang lagi dicari. Panwas kecamatan di Kabupaten Mimika belum ketahuan semenjak dua hari yang lalu menghilang di hutan katanya. Sekarang lagi dicari oleh tim SAR, dan juga oleh Bawaslu dan kepolisian setempat," ujar Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (23/2).

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Baca juga: Bawaslu RI tunggu mutarlih guna putuskan pelaksanaan metode pos di KL

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.