Kota Bengkulu (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Bengkulu mengajukan penambahan jumlah pemasangan closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas ke pemerintah kota setempat guna mempermudah dalam memberikan pelayanan publik.
Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu Gita Gama Raniputera di Bengkulu, Jumat, menyebutkan saat ini Diskominfo telah memiliki 40 kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik di wilayah tersebut.
Baca juga: Disdukcapil Bengkulu lakukan perekaman KTP elektronik 50 lebih lansia dan ODGJ
Baca juga: Pemkot Bengkulu imbau warga pasang Bendera Merah Putih mulai 1 Agustus
"Perlu diketahui Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini Dinas Kominfo memiliki 40 unit CCTV dan tiga di antaranya mengalami kerusakan, dan kami juga sudah melakukan pendataan terkait dengan rencana usulan penambahan, itu minimal kita butuh penambahan di 25 titik lagi," ujar dia.
Sebanyak 25 kamera pengawas tersebut akan dipasang di sejumlah titik strategis di Kota Bengkulu guna mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, seperti jika terjadi kecelakaan.
Ia mengatakan pemanfaatan kamera pengawas tersebut juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian di Kota Bengkulu.
Baca juga: Universitas Bengkulu bina enam desa di Pulau Enggano untuk tingkatkan kesadaran hukum
Baca juga: Unib-Unsri kerja sama bangun kampus berdaya saing internasional
"Untuk operasionalnya dan pemantauan, serta perawatannya, itu di Diskominfo, tetapi kita sendiri sudah melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian, karena dalam rangka pemanfaatan hasil dari alat CCTV yang kita punya," kata dia.
Diskominfo Bengkulu juga terus membuka layanan panggilan darurat atau "call center" dengan nomor 122 selama 1x24 jam. Layanan panggilan darurat 112 membuat masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi hal yang bersifat darurat.
Untuk itu, Gita mengimbau seluruh masyarakat dapat memanfaatkan nomor darurat tersebut secara bijak untuk menjadikan Kota Bengkulu tetap kondusif.
Layanan 112 tersebut gratis biaya panggilan, mudah, dan cepat. Petugas dan tim di bawah arahannya akan siap berkoordinasi dengan instansi serta perangkat daerah terkait dengan upaya mengakomodasi laporan-laporan dari masyarakat.
