Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Bengkulu untuk segera memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) guna menekan inflasi dari sektor kebijakan fiskal.
Langkah ini diambil mengingat sejak Januari hingga awal Agustus 2024, realisasi pemanfaatan belanja negara di Bengkulu baru mencapai Rp9,62 triliun dari total alokasi sebesar Rp16,44 triliun yang disediakan oleh pemerintah.
"Kami meminta seluruh satuan kerja di Bengkulu untuk memanfaatkan dana belanja APBN dalam rangka mengendalikan inflasi dari sektor kebijakan fiskal," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu, Bayu Andy Prasetya, di Bengkulu, Jumat.
Bayu menambahkan bahwa pemanfaatan belanja negara ini dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan angka inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.
Penggunaan APBN saat ini sangat penting bagi perekonomian Provinsi Bengkulu, mengingat anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat di wilayah tersebut mencapai lebih dari 75 persen dari pendapatan daerah.
Bayu menjelaskan bahwa realisasi belanja negara di Bengkulu terbagi dalam dua kategori, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa (TKDD).
Selain digunakan untuk membayar belanja daerah, anggaran belanja negara ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan mendukung perekonomian masyarakat.
Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja negara di Bengkulu hingga saat ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,02 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan sebesar Rp5,58 triliun, yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp1,40 triliun dari pagu sebesar Rp1,92 triliun.
Langkah ini diambil mengingat sejak Januari hingga awal Agustus 2024, realisasi pemanfaatan belanja negara di Bengkulu baru mencapai Rp9,62 triliun dari total alokasi sebesar Rp16,44 triliun yang disediakan oleh pemerintah.
"Kami meminta seluruh satuan kerja di Bengkulu untuk memanfaatkan dana belanja APBN dalam rangka mengendalikan inflasi dari sektor kebijakan fiskal," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu, Bayu Andy Prasetya, di Bengkulu, Jumat.
Bayu menambahkan bahwa pemanfaatan belanja negara ini dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan angka inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.
Penggunaan APBN saat ini sangat penting bagi perekonomian Provinsi Bengkulu, mengingat anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat di wilayah tersebut mencapai lebih dari 75 persen dari pendapatan daerah.
Bayu menjelaskan bahwa realisasi belanja negara di Bengkulu terbagi dalam dua kategori, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa (TKDD).
Selain digunakan untuk membayar belanja daerah, anggaran belanja negara ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan mendukung perekonomian masyarakat.
Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja negara di Bengkulu hingga saat ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3,02 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan sebesar Rp5,58 triliun, yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp1,40 triliun dari pagu sebesar Rp1,92 triliun.
