Sebanyak 968 personel gabungan siap amankan Pilkada Mukomuko

Mukomuko (ANTARA) - Sebanyak 968 personel gabungan dari TNI-Polri, dan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, disiapkan untuk melakukan pengamanan pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan bulan November 2024.

"Dari sebanyak 968 personel gabungan itu, dari Polri kita menyiapkan 210 personel, dibantu TNI sebanyak 104 personel, dan linmas 654 personel," kata Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Kompol Bakit Eko Hadi Suseno di Mukomuko, Kamis.

Hal itu disampaikannya usai kegiatan simulasi Sispamkota dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 diikuti oleh Komisioner KPU Mukomuko, Bawaslu Mukomuko, Polres Mukomuko, TNI, petugas perlindungan masyarakat (Linmas).

Dari sebanyak ratusan personel gabungan itu, katanya, akan didistribusi di kegiatan pengamanan tempat pemungutan suara (tps), dan ada beberapa klasifikasi tps di daerah ini, yakni tps kurang rawan dan rawan.

Ia mengatakan, untuk personel Polres Mukomuko yang ditugaskan untuk pengamanan di tps kurang rawan menerapkan pola 2, 2, 4, yakni dua personel polisi untuk dua tps dan empat petugas linmas.

Kemudian, katanya, untuk personel Polres Mukomuko yang ditugaskan untuk pengamanan di TPS kurang rawan menerapkan pola 2, 1, 2, yakni dua personel polisi satu tps dan dua petugas linmas.

"Sementara tps rawan di daerah ini terletak di tps di Desa Penarik," ujarnya.

Terkait dengan kegiatan simulasi Sispamkota hari ini, ia mengatakan, kegiatan ini personel melatih diri menanggulangi masyarakat yang mendekati anarkis adanya protes masyarakat atas pilkada yang tidak diterima mengarah ke perbuatan rusuh.

"Jadi kita melatih simulasi personel ini mereka menanggulangi terhadap hasil Pilkada tidak sesuai harapan kita," ujarnya.

Ia berharap, kepada masyarakat menggunakan hak pilih silahkan gunakan hak pilih sebaik mungkin tapi diingat kegiatan pilkada sementara, siapa pun terpilih tidak pecah belah di masyarakat.

Ia mengatakan, tidak perlu menyampaikan hak suara melanggar hukum dan anarkis, kalau ada tanggapan tidak sesuai ada koridor dan mekanisme melalui bawaslu lalu ditindaklanjuti Gakumdu.