Bengkulu (Antara-IPKB) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, gelar rapat analisis dampak kependudukan.
Pertemuan sosialisasi dan diseminasi kebijakan strategi pengendalian kependudukan telah dilakukan dibeberapa kabupaten dengan melibatkan beberapa instansi di daerah itu.
Pertengahan Maret baru ini telah dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko, kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK) BKKBN Bengkulu Iskandar kepada wartawan di kantornya belum lama ini.
Ia mengatakan, dilakukannya sosialisasi dan diseminasi kebijakan strategi pengendalian kependudukan itu untuk membangun komitmen para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan (prime stakeholder) di Provinsi Bengkulu.
Dengan terbangunnya komitmen dapat terintegrasi dan selarasnya kebijakan kependudukan, KB dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, ujarnya.
Perlunya rapat tersebut untuk menganalisa dan mengkaji dampak kependudukan tentang pentingnya dan srategi upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berwawasan kependudukan, ujarnya.
Dengan rapat tersebut, selain membangun komitmen stake holders terhadap pembangunan kependudukan. Juga dapat terselenggaranya proses penyusunan grand design kependudukan 2019.
Ia menambahkan, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah serta diiringi dengan laju pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan.
Sebelumnya hal yang sama disampaikan Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN RI Widati di Bengkulu mengatakan, masalah kependudukan, mencakup jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tinggi, kualitas masih rendah, serta persebaran tidak merata. Hal itu memberikan dampak terhadap lingkungan, politik dan pertahanan keamanan, sosial ekonomi, yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Widati menyebutkan, terdapat beberapa tantang kependudukan dimasa datang. Yakni, dengan jumlah dan LPP masih tinggi, angka kelahiran total diasumsikan menurun dari 2,6 pada tahun 2012 menjadi 1,9 anak per perempuan usia reproduksi pada tahun 2035 (TFR 2,1 di tahun 2025. Maka peluang pemerintah dalam penyiapan pemenuhan kebutuhan penduduk bidang pendidikan, kesehatan, akan lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat, ujarnya.(rs)
