Pemkab Rejang Lebong optimalkan pengelolaan aset pariwisata

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini tengah mengoptimalkan pengelolaan aset pariwisata di daerah itu dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD setempat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong Andy Ferdian di Rejang Lebong, Selasa, mengatakan aset pariwisata milik Pemkab Rejang Lebong yang saat ini pengelolaannya belum optimal tersebut ialah beberapa gedung yang berada di kawasan Danau Mas Harun Bastari (DMHB).

"Sudah ada pihak ketiga yang tertarik untuk melakukan pengelolaan aset pariwisata ini di antaranya gedung guest house dan gedung diklat di kawasan DMHB. Aset-aset ini terpantau tidak terkelola dengan baik, sehingga ditakutkan akan rusak," kata dia.

Dia menjelaskan, aset milik Pemkab Rejang Lebong di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata Rejang Lebong tersebut pembangunannya menelan anggaran yang tidak sedikit, sehingga harus dikelola secara optimal agar dapat menyumbangkan PAD.

"Sangat disayangkan kalau aset kita tersebut tidak terkelola secara maksimal. Sudah ada informasi dari Dinas Pariwisata Rejang Lebong kalau ada pihak ketiga yang berminat untuk aset-aset itu," terangnya.

Untuk itu pihaknya, kata dia, akan mendorong OPD terkait guna menindaklanjuti tawaran atau ketertarikan dari pihak ketiga itu sehingga nantinya akan menambah PAD sektor pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

Sebelumnya, Asisten I Pemkab Rejang Lebong Pranoto Majid menyebutkan Pemkab Rejang Lebong pada Tahun 2025 mendatang akan meningkatkan target penerimaan dari PAD daerah itu menjadi Rp105 miliar dari target sebelumnya Rp84 miliar.

Menurut dia, proyeksi PAD Tahun 2025 lebih tinggi dari Tahun 2024 yang hanya sebesar Rp84 miliar, atau ada kenaikan mencapai Rp21 miliar, di mana salah satu sektor yang bisa meningkatnya ialah bidang pariwisata.

Adanya kenaikan target penerimaan PAD tersebut baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Sehingga seluruh OPD di Kabupaten Rejang Lebong yang diberikan kewenangan memungut dan menarik PAD dikumpulkan untuk membahasnya secara bersama-sama.