Selain itu, kegagapan teknologi juga menjadi masalah mendasar. Sebagian besar masyarakat masih memiliki literasi digital yang rendah, sementara pemerintah sendiri terlihat lambat dalam menanggapi kebutuhan akan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan siber.
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan
Untuk menghadapi ancaman ini, ada beberapa langkah penting yang perlu diambil pemerintah agar transformasi digital tidak malah merugikan masyarakat:
1. Pembentukan Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi
Lembaga ini harus segera dibentuk untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan UU PDP berjalan dengan baik. Lembaga ini juga harus memiliki wewenang untuk menegakkan aturan, termasuk menjatuhkan sanksi kepada instansi pemerintah atau pihak lain yang lalai melindungi data pribadi.
2. Penyusunan Regulasi Pendukung
Peraturan pemerintah, petunjuk teknis, dan produk hukum lainnya perlu segera diterbitkan untuk mengatur standar keamanan aplikasi digital yang dikelola instansi pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan setiap aplikasi memiliki protokol keamanan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penegakan Sanksi Tegas
Instansi yang terbukti lalai harus dikenai sanksi tegas, baik berupa denda maupun pencabutan izin operasional aplikasi. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah serius melindungi data pribadi masyarakat.
Baca juga: iPhone 16 dan 16 Plus bawa pembaruan desain dan makin berwarna
Baca juga: Tim Cook klaim iPhone platform gim terbaik di dunia
4. Kampanye Literasi Digital
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi sangat diperlukan. Kampanye literasi digital dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan penggiat literasi digital.
5. Peningkatan Infrastruktur Teknologi
Pemerintah perlu berinvestasi pada infrastruktur keamanan siber yang memadai, termasuk pengadaan tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Hal ini penting untuk memastikan sistem digital pemerintah mampu menghadapi ancaman peretasan.
