Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa kementeriannya mendukung penguatan peran perempuan dalam pemerintahan.
Rini mengatakan bahwa dukungan tersebut sejalan dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal reformasi birokrasi, termasuk di bidang pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), dan kesetaraan dalam pengisian jabatan.
"Hal ini tentu memiliki keterkaitan erat dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan pemerintahan," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia mengatakan bahwa dukungan tersebut diberikan karena sesuai dengan misi kelima dan arah pembangunan ke-14 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yakni keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
Kemudian, kata dia, mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengatakan bahwa persentase perempuan yang menduduki posisi manajerial mengalami peningkatan. BPS mencatat pada 2015 terdapat 22,32 persen, sedangkan pada 2023 telah mencapai 35,02 persen.
"Kenaikan yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya potensi untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di Indonesia,” ujarnya.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa masih dibutuhkan dukungan dan komitmen aktif dari seluruh pihak terhadap penguatan peran perempuan dalam pemerintahan.
“Saya mengajak para hadirin sekalian untuk dapat secara aktif mengambil peran dalam membantu perempuan untuk memecahkan berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk membangun lingkungan kerja yang inklusif bagi perempuan," ajaknya.
