Jakarta (ANTARA) - Aktivis mahasiswa 1998 Haris Rusly Moti menilai 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen keberpihakan pada rakyat.
Menurutnya, kebijakan yang dilakukan di awal pemerintahan bukti keseriusan untuk mewujudkan janji ke masyarakat.
"Menurut pandangan saya, dalam 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmen tersebut melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kebijakan ini menjadi tanda nyata dari keseriusan mereka untuk memenuhi janji-janji kepada masyarakat," kata Haris dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Prabowo sebut peresmian proyek kelistrikan 3,2 GW bagian kerja Jokowi
Ia mengibaratkan keseriusan yang dilakukan Prabowo-Gibran seperti memberikan down payment (DP) atau "uang muka tanda jadi".
Dia pun mengutip ajaran Islam di mana sebuah pernikahan dianggap sah jika akad atau janji dibuktikan dengan komitmen nyata berupa mahar, berapa pun nilainya.
"Saya menilai pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil langkah nyata meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas. Beberapa kebijakan 'tanda jadi' bahkan cukup berisiko di tengah tantangan geopolitik dan pelemahan ekonomi global," ujarnya.
Selain itu, dirinya memakai istilah Prabowocare untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan populis yang berpihak dan dirasakan langsung oleh rakyat.
Baca juga: Presiden Prabowo ingin tingkatkan penghasilan dan kemakmuran rakyat
Dia menyebut setidaknya ada 7 kebijakan yang mencerminkan warna Prabowocare dalam 100 hari pertama Prabowo-Gibran.
"Saya ingin menggunakan istilah Prabowocare untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan populis yang berpihak dan dirasakan langsung oleh rakyat. Istilah ini terinspirasi dari Obamacare yang digunakan pada era Presiden Barack Obama untuk menggambarkan kebijakan populis di sektor kesehatan," tambah Haris.
Pertama, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini diumumkan pada November 2024 dan disambut positif oleh kalangan pekerja.
