Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Mian menyatakan daerah itu saat ini mempercepat penggunaan anggaran tahun 2025 untuk program prioritas berupa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
"Pak Gubernur Helmi Hasan sudah menyampaikan kepada saya, dan kepada para bupati untuk mempercepat penggunaan anggaran program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan," kata Mian usai menghadiri rapat paripurna dewan untuk mendengarkan pidato perdana Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030 di Gedung DPRD Rejang Lebong, Senin.
Menurut Mian, percepatan realisasi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu berupa pembangunan infrastruktur tersebut sudah disesuaikan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, di mana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap bukan sekaligus.
"Penggunaan anggaran program prioritas dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2025, akan dilihat mana yang tidak efektif dan efisien akan kita upayakan geser. Untuk membantu rakyat berupa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengadaan ambulans gratis, dilakukan secara bertahap," tegas dia.
Selain mengutamakan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan di 10 kabupaten/kota, kata dia, Pemprov Bengkulu juga mendorong percepatan pembangunan garbarata atau jembatan penghubung ruang tunggu penumpang ke pintu pesawat di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu.
"Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sudah melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura bahwa garbarata pelabuhan udara Fatmawati Soekarno juga menjadi skala prioritas," tambah dia.
Sementara itu, untuk kebijakan prorakyat yang akan dilakukan Pemprov Bengkulu ialah memberikan jaminan tidak ada lagi pungutan apa pun di sekolah tingkat SMA/SMK, sehingga tidak ada lagi kasus sekolah yang menahan ijazah siswanya karena tidak mampu membayar pungutan di sekolah mereka.
"Kita akan tindak lanjuti, kemudian dilakukan monitoring serta diverifikasi sesuai dengan visi misi kita bahwa tidak ada pungutan di SMA/SMK. Hal yang menjadi tupoksinya provinsi akan menjadi upaya serius Pemprov, Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu," kata dia lagi.
Untuk menyelaraskan program-program Pemprov Bengkulu dengan 10 kabupaten/kota di wilayah itu pihaknya sudah meminta komitmen para kepala daerah guna berkolaborasi dalam menerapkannya secara bertahap di daerah masing-masing.
