Jakarta (ANTARA) - Pertanyaan mengenai kemungkinan Donald Trump menerima Nobel Perdamaian telah memunculkan diskusi hangat di berbagai belahan dunia.
Di Indonesia sendiri, isu ini menjadi bahan refleksi menarik tentang makna perdamaian global, diplomasi internasional, dan bagaimana satu sosok pemimpin dapat mempengaruhi arah sejarah.
Meskipun wacana ini terkesan jauh dari keseharian publik Indonesia, ia sebenarnya memberi kita perspektif baru tentang kompleksitas geopolitik dunia dan nilai-nilai perdamaian yang layak diperjuangkan.
Sejumlah pencapaian diplomatik yang dilakukan Trump selama masa kepresidenannya menjadi dasar bagi pihak-pihak yang mengusulkan namanya sebagai kandidat penerima Nobel.
Kolonel Dedy Yulianto, seorang analis geopolitik yang saat ini menjabat sebagai Analis Madya Humas di Kementerian Pertahanan, menyebut ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara objektif.
Salah satunya, adalah inisiatif Abraham Accords yang berhasil menciptakan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko pada tahun 2020.
Bagi banyak kalangan, ini adalah terobosan sejarah yang mengubah lanskap politik Timur Tengah.
Poin kedua yang sering dikemukakan oleh pendukung Trump adalah fakta bahwa selama menjabat, Amerika Serikat tidak memulai perang baru.
Di tengah sejarah panjang intervensi militer AS di berbagai kawasan dunia, ini dianggap sebagai sebuah pencapaian strategis yang menunjukkan kehati-hatian dan pengendalian diri dalam kebijakan luar negeri.
Trump juga sempat melakukan pendekatan langsung dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, serta menawarkan diri sebagai penengah dalam konflik India-Pakistan. Ini mencerminkan upaya untuk mengedepankan diplomasi, meski hasilnya tidak selalu konkret.
Meskipun demikian, banyak juga kritik keras terhadap Trump, terutama menyangkut pendekatan unilateral dan retorikanya yang cenderung provokatif.
America first
Dalam konteks global, kebijakan “America First” yang diusungnya dinilai telah merusak tatanan kerja sama multilateral. Penarikan diri Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris dan kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) pada 2018 dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
