Jakarta (Antara) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diharapkan jangan terjebak sebatas penenggelaman kapal pencuri ikan sebagai pelaksanaan praktek perikanan berkelanjutan, kata pengamat sektor perikanan Abdul Halim.
"Padahal, berbicara mengenai praktek perikanan yang berkelanjutan adalah bagaimana pemerintah mengharmonisasikan kebijakan, program, dan anggarannya berbasis pertimbangan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi," kata Abdul Halim di Jakarta, Jumat.
Menurut Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu, di tingkat nasional, Menteri Susi masih belum mampu menghubungkan kinerja hulu perikanan dengan hilirnya.
Abdul Halim juga berpendapat, terkait kesejahteraan nelayan, nilai tukar nelayan (NTN) tidak bisa dijadikan tolak ukur karena dinamika lapangan yang serba cepat, seperti adaya proyek pembangunan properti melalui reklamasi pantai dan konservasi asing di laut nasional.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Rabu (13/9), menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat dengan garis pantai.
"Penenggelaman seharusnya boleh dilakukan seperti Australia yang melakukannya di laut dalam. Itu pun juga tidak ditenggelamkan," kata Bambang.
Menurut dia, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan meledakkan moda transportasi laut itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi.
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan penenggelaman kapal di dekat kawasan pesisir Pangandaran, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, yang ternyata merusak ekosistem.
Hal tersebut, lanjutnya, karena setelah diledakkan, ditemukan ternyata kapal itu masih menyimpan berton-ton bahan bakar sehingga laut juga tercemar tumpahan bahan bakar.
Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menegaskan berbagai pihak harus berani dalam melawan tindak pidana pencurian ikan di berbagai kawasan perairan nasional dalam rangka menjaga sumber daya laut Indonesia.
"Kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita," ujar Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8).
Menurut Presiden Jokowi, berbagai pihak tidak boleh ragu menjaga kedaulatan, menjaga laut, menjaga perbatasan, serta menjaga sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. ***1***
