Awasi dugaan politik uang, anggota Panwascam menjadi korban kekerasan

Tanjungbalai (ANTARA) - Laporan Pratiwi Charunnisa, korban perampasan handphone (HP) saat bertugas mengawasi dugaan politik uang belum diproses aparat Polres Tanjungbalai.

"Polisi meminta saya lebih dulu menghadirkan saksi yang dianggap mengetahui kejadian tersebut," ujar Pratiwi Chairunnisa setelah keluar dari ruangan UPPA Polres Tanjungbalai, Senin (15/4).

Pratiwi menjelaskan, upaya laporan tersebut ia lakukan karena tidak senang dan merasa dilecehkan oknum yang diketahui bernama Ucok yang merampas HP miliknya ketika menjalankan tugas pengawasan.

Insiden perampasan HP itu, kata Pratiwi, terjadi pada Minggu (14/4) sekitar pukul 12.30 WIB di depan sebuah gudang di kawasan Km 3,5 Kelurahan Pahang yang dipadati ratusan orang saat masa tenang Pemilu 2019.

"Merasa dilecehkan, saya mau membuat pengaduan, namun belum diproses. Polisi meminta saya untuk menghadirkan saksi," ungkapnya sembari menangis.

Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai, AKP Selamat Kurniawan Harefa mengaku tidak bisa memberikan penjelasan dengan alasan melanggar job jescription atau tugas dan fungsinya.

"Saya nggak bisa kasi penjelasan, karena tidak punya kewenangan kecuali atas delegasi Kapolres. Apalagi ada kaitannya dengan politik. Sebaiknya abang-abang minta informasi dari Humas," ujar Harefa menjawab wartawan, Selasa (16/4).

Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Tanjungbalai, Iptu AD Panjaitan, mengatakan korban belum membuat laporan resmi, hanya bertukar pikiran dengan polisi.

"Kedatangan korban (Pratiwi) ke Polres Tanjungbalai hanya sharing atas peristiwa perampasan HP dan dugaan pelecehaan yang dialaminya," kata Iptu AD Panjaitan.

Penggiat sosial, Nazmi Hidayat Sinaga menduga kegiatan di gudang tersebut merupakan mobilisasi massa berbau politik uang untuk memenangkan capres tertentu serta para caleg mulai tingkat pusat hingga daerah dari partai berlambang pohon beringin.

"Bukan rahasia lagi, gudang itu disebut-sebut milik HZ oknum penasihat salah satu parpol peserta pemilu. Maka, mobilisasi massa dan insiden perampasan HP anggota Panwascam itu patut diduga berkaitan dengan beliau," kata Nazmi.

Nazmi mengimbau kepada masyarakat untuk cerdas menggunakan hak pilih pada Pemilu 17 April 2019, dan menolak politik uang.

"Kita jangan pernah bermimpi punya pemimpin atau wakil rakyat yang jujur dan anti korupsi, jika kita sebagai rakyat hak suaranya masih bisa dibeli," ungkapnya.

Nazmi juga menyesalkan lambannya tindakan pihak-pihak yang berkompeten menangani kasus dugaan politik uang berujung perampasan HP dan pelecehan anggota Panwascam tersebut.