UKM Musi Rawas kurang diperhatikan pemkab

Musi Rawas, (ANTARA Bengkulu) - Pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini mengeluhkan minimnya perhatian dari pemerintah setempat sehingga usaha mereka sulit berkembang.

"Usaha kami tidak bisa berkembang karena keterbatasan modal usaha, kalau saja kami mendapat pinjaman kredit atau bantuan jenis lainnya tentunya dapat menambah modal dan untuk perluasan produksi," kata Cikwan, perajin ukiran kaki lemari dan kursi, yang beroperasi di Kecamatan Muara Beliti, Kamis.

Usaha pembuatan kaki untuk meubel tersebut baru dikembangkan di daerah itu sejak dua bulan lalu. Selama ini dia membuka usahanya di Kota Lubuklinggau, sejak 2004 hingga September 2012, kemudian dia hengkang ke Musi Rawas, karena di sana tidak mendapatkan perhatian dari Pemkot Lubuklinggau.

Produksi kaki meubel yang dibuat Cikwan, ini perharinya mencapai 300 batang, terbuat dari bahan kayu arang-arang yang biasanya tumbuh di kebun karet warga, dengan harga untuk ukuran 60 cm Rp500. Sedangkan kaki meubel yang sudah diukir dijual dengan usaha pembuatan lemari kursi baik di Kota Lubuklinggau maupun di beberapa kecamatan di Musi Rawas seharga Rp1.000 perbatang.

Selain membuat kaki meubel, dia juga membuat aneka hiasan dari kayu antara lain asbak, lampu tempok hias, cangkir, toples, wadah lilin, hingga buah-buahan hiasan. Untuk aneka kerajinan itu dibuatnya berdasarkan pesanan dari konsumen setelah selesai membuat kaki meubel.

Untuk peralatan ukir dibuatnya sendiri dengan menggunakan dinamo mesin sedot air, kemudian sebilah alat tatah besi, tatah kayu dan palu.

Ia mengaku sudah banyak membuat produk kerajinan kayu baik pesanan warga maupun pemerintah, namun sejauh ini belum ada pihak-pihak yang membantunya untuk mengembangkan usahanya dengan 4 orang karyawannya.

Sementara itu kepala Dinas Koperasi dan UKM Musi Rawas, Bambang Hermanto, mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan pelaku UKM yang ada di daerah itu dan menjanjikan bantuan berupa pembuatan badan hukum usaha dan memfasilitasinya agar mendapat bantuan permodalan maupun peralatan dari dinas/instansi terkait.

Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pendataan pelaku UKM di Musi Rawas, dan akan memberikan bantuan berupa pembiayaan pembuatan badan hukum usaha karena bantuan pemerintah baru bisa diberikan jika UKM tersebut sudah terdaftar dan memiliki badan hukum.(NMD)