200 bidang tanah siap dibebaskan untuk tol Bengkulu-Sumsel

Bengkulu (ANTARA) - Ketuw Komisi I Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Srie Rezeki mengatakan sebanyak 200 bidang tanah milik warga siap digantirugi untuk kebutuhan lahan proyek jalan tol yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan.

"Sudah ada 200 bidang tanah yang siap dibebaskan tapi nilai ganti rugi masih menunggu persetujuan dari tim Kantor Jasa Pelayanan Publik," kata Srie di Bengkulu, Kamis.

Ia mengatakan bersama anggota Komisi I lainnya telah mendatangi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR untuk mempertanyakan proses pembebasan lahan yang masuk dalam trase I pembangunan jalan Tol Bengkulu-Sumsel.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Srie Rezeki mengatakan, dalam kunjungan kerja itu pihaknya ingin memastikan bahwa ganti untung pembebasan lahan yang masuk dalam trase I pembangunan jalan Tol Bengkulu-Sumsel jangan sampai merugikan masyarakat sekitar.

"Kita sengaja kunker ke Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dalam rangka mempertanyakan proses pembebasan lahan yang menjadi trase jalan Tol. Kita pada prinsipnya meminta agar dalam proses ganti untung nanti jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan," katanya.

Sri menjelaskan, sebelumnya Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu juga telah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembebasan lahan jalan Tol, ke PT Hutama Karya dan Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dari Sidak ini pihaknya banyak menemukan potensi permasalahan yang kemungkinan muncul dalam proses ganti untung lahan warga yang masuk dalam trase pembangunan jalan Tol Bengkulu-Sumsel.

Namun, kata Srie, saat pihak Dirjen Kementerian PUPR memastikan bahwa selama proses ganti untung tersebut tetap mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, maka permasalahan yang berpotensi muncul itu bisa diminimalisir sedini mungkin, sehingga kekhawatiran terjadi permasalahan dikemudian hari bisa diantisipasi.

"Pihak Dirjen menyampaikan selagi proses ganti untung itu mengikuti peraturan maka permasalahan yang berpotensi muncul bisa diminimalisir. Kitapun mengharapkan juga sedemikian," ujar politisi PDI Perjuangan ini.