Jakarta (Antara) - Para ulama menyampaikan "uneg-uneg" terkait persoalan hukum, politik hingga keadilan sosial yang dihadapi umat kepada Presiden Joko Widodo.
"Alhamdulliah kita para ulama bisa bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi dan beliau di samping menyampaikan hal-hal yang telah dilaksanakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, juga menginginkan 'uneg-uneg' ulama dikeluarkan untuk menyumbangkan pikirannya," kata pimpinan Pondok Pesantren Darurohman Kyai Haji Syukron Makmun di kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin bertemu dengan sekitar 20 orang ulama yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia.
Syukron mengatakan salah satu keinginan para ulama adalah segala persoalan dalam bidang hukum diselesaikan dengan hukum yang adil dan kebenaran.
"Kami mohon Bapak Presiden tidak menyelesaikan soal-soal bangsa ini dengan penyelesaikan politik karena penyelesaian politik itu bisa timbul dan tenggelam, suatu saat bisa timbul karena penyelesaiannya bersifat sanksi politik," ujarnya.
Ia menambahkan tanggapan Presiden atas permintaan itu baik, yakni agar segala persoalan bangsa diselesaikan seadil-adilnya.
Selain itu, ia menegaskan Indonesia yang plural juga membutuhkan kedamaian yang kekal dan sebenarnya, bukan yang sifatnya abu-abu.
"Oleh sebab itu kami harapkan kepada Bapak Presiden untuk membuat pertemuan antartokoh umat agama untuk mengatakan kata sepakat, jangan hanya rukun, rukun, rukun, tapi tidak ada pegangannya," tambah KH Syukron.
Prinsip dalam kerukunan itu menurut KH Syukron adalah semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing.
Konsekuensinya, para pemeluk agama diminta saling menghormati, saling menghargai antarumat beragama.
"Maka kita jangan menegakkan agama terhadap orang yang sudah memeluk agama tertentu. Orang yang sudah memeluk agama itu kita hormati, jangan kita suruh pindah ke agama yang lain," jelas KH Syukron.
Ia pun mengajak umat beragama agar jangan tersinggung terhadap ajaran agama lain selama ajaran itu tertulis dalam kitab sucinya masing-masing.
Selain itu, umat beragama hendaknya saling menjaga perasaan umat beragama lainnya termasuk dalam mendirikan tempat-tempat ibadah.
"Perasaan juga perlu dijaga. Saya katakan ke Presiden kalau ada umat Islam yang jumlahnya cuma dihitung dengna jari di tengah-tengah ribuan orang Kristen, tolong jangan mendirikan masjid besar, ini menyinggung perasaan mereka," paparnya.
Sebaliknya, diharapkan umat Kristen yang hidup di tengah umat Islam yang jumglahnya ribuan sedangkan umat Kristen jumlahnya hanya 5-10 orang tidak usah mendirikan gereja demi menghormati perasaan umat Islam.
"Ini supaya ada pegangan dalam toleransi," tambah KH Syukron.
Sedangkan di bidang keadilan sosial, para ulama menyampaikan harapan agar keadilan sosial yang merata kepada seluruh rakyat indonesia dan agar kekayaan dinikmati seluruh rakyat bukan segelintir masyarakat Indonesia.
Syukron menambahkan bahwa ia juga meminta tanah wakaf agar tidak kena pajak karena digunakan untuk kegiatan keagamaan.
"Mudah-mudahan setelah ini jadi bebas pajak. Kami ulama tidak akan berbohong dan menyampaikan apa adanya. Alhamdullilah Pak Jokowi menerima, dia ketik sendiri di 'file' sendiri supaya tidak lupa, Insya Allah akan disampaikan kelanjutannya," ungkap KH Syukron.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Presiden berterima kasih terhadap kerja keras ulama dalam menjaga keharmonisan umat beragama.
"Intinya Presiden menyampaikan apresiasi, terima kasih yang tak terhingga atas kiprah, sumbangsih, para ulama selama ini dalam ikut menjaga dan memelihara kehidupan keagamaan di Indonesia termasuk juga pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia sehingga tetap terjaga kedamaian dan kerukunan antarumat beragama," kata Lukman.
Ulama yang hadir adalah pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Irfan Wahid, Rais Syuriah NU Sulawesi Selatan KH Sanusi Baco, cendekiawan Islam Hardadi, pimpinan Pondok Pesantren Darurohman Jakarta KH Syukron Makmun.
Selanjutnya pimpinan Pondok Pesantren Modern Pabelan Magelang KH Ahmad Musthofa,
pimpinan Pondok Pesantren Al Irsyad Jakarta KH Abdullah Zaidi,
pimpinan Pondok Pesantren Cidahu Pandeglang Banten KH Muhtadi Dimyati, Ketua MAJ dan Penasehat Persatuan Islam (Persis) Prof Maman Abdurrahman dan Wakil Ketua Umum Persatuan Islam KH Jeje Jaenudin.
Selain itu juga pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Ustadz Ahmad Parlaungan Tanjung, cendekiawan Islam Rahman Sabon Nama,
Ketua Umum al Wasliah Yusnar Yusuf Rangkuti, Ketua Umum Mathla'ul Anwar Banten KH Ahmad Sadeli Karim, Ketua Umum Nadhatul Wathan Mataram KH Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid dan Ketua Umum Al Ittihadiyah Lukmanul Hakim.
Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Khoriatul Umah Bandung KH Sholeh Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang KH Hasib Wahab Khasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes KH Subhan Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti Klaten KH Jazuli Kasmani dan pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon KH Aris Ni'matullah. ***4***