Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendukung pemerintah daerah setempat mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guna menutupi kekurangan aparatur sipil negara (ASN) di daerah ini.
"Kami akan terus mendukung perjuangan pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK karena daerah ini masih kekurangan tenaga ASN," kata Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Ali Saftaini di Mukomuko, Senin.
Ia mengatakan, bila perlu selain tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi menjadi PPPK, termasuk semua tenaga honorer mendapat kesempatan diangkat menjadi PPPK.
Ia menjelaskan, dukungan dari DPRD Mukomuko selain dari aspek kebijakan kuota penerimaan, termasuk juga dari aspek penganggaran untuk pelaksanaan kegiatannya.
DPRD Mukomuko, katanya, setiap menyediakan anggaran khusus untuk rencana kegiatan pengadaan dan pengangkatan ASN. Pada tahun 2023, ada anggaran yang disediakan untuk mendukung proses seleksi pengadaan ASN di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Ia menambahkan, pada tahun 2023, DPRD Mukomuko juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan seleksi PPPK, dan semua bukti DPRD memberikan dukungan kepada pemerintah daerah.
Pada tahun 2022, ia mengungkapkan, DPRD Mukomuko juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung proses penerimaan ASN melalui jalur seleksi PPPK.
Ia menjelaskan, bahwa pemerintah daerah membutuhkan penambahan tenaga ASN melalui jalur PPPK khusus untik formasi guru karena masih banyak sekolah di daerah ini yang kekurangan tenaga pendidik tersebut.(Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023
"Kami akan terus mendukung perjuangan pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK karena daerah ini masih kekurangan tenaga ASN," kata Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Ali Saftaini di Mukomuko, Senin.
Ia mengatakan, bila perlu selain tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi menjadi PPPK, termasuk semua tenaga honorer mendapat kesempatan diangkat menjadi PPPK.
Ia menjelaskan, dukungan dari DPRD Mukomuko selain dari aspek kebijakan kuota penerimaan, termasuk juga dari aspek penganggaran untuk pelaksanaan kegiatannya.
DPRD Mukomuko, katanya, setiap menyediakan anggaran khusus untuk rencana kegiatan pengadaan dan pengangkatan ASN. Pada tahun 2023, ada anggaran yang disediakan untuk mendukung proses seleksi pengadaan ASN di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Ia menambahkan, pada tahun 2023, DPRD Mukomuko juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan seleksi PPPK, dan semua bukti DPRD memberikan dukungan kepada pemerintah daerah.
Pada tahun 2022, ia mengungkapkan, DPRD Mukomuko juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung proses penerimaan ASN melalui jalur seleksi PPPK.
Ia menjelaskan, bahwa pemerintah daerah membutuhkan penambahan tenaga ASN melalui jalur PPPK khusus untik formasi guru karena masih banyak sekolah di daerah ini yang kekurangan tenaga pendidik tersebut.(Adv)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023