Mukomuk (Antara) - Penggurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta pemerintah daerah setempat untuk menggali pendapatan asli daerah setempat dari produk turunan kelapa sawit di daerah itu.
"Kalau pemerintah daerah tidak dapat pajak dari penjualan minyak mentah kelapa sawit, ada produk turunan sawit lainnya yang bisa dijadikan sumber pendapatan asli daerah setempat," kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Mukomuko, Alazadini, di Mukomuko, Selasa.
Ia mengatakan hal itu guna meningkatkan PAD setempat yang berasal dari sebanyak 12 pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau CPO.
Ia menyatakan, pemerintah daerah setempat masih bisa memperoleh PAD dari produk turunan kelapa sawit seperti minyak kotor kelapa sawit yang ditampung dalam kolam limbah yang masih mengandung CPO.
Menurutnya, pemerintah daerah setempat memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari penjualan minyak kotor kelapa sawit keluar daerah tersebut.
Selain itu, ia menyebutkan, sumber pendapatan asli daerah lainnya dari cangkang buah kelapa sawit yang dijual pabrik keluar daerah itu.
"Minyak kotor sawit dan cangkang itu bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah setempat," ujarnya.
Untuk itu, ia menyarankan, pemerintah daerah setempat membuat payung hukum berupa peraturan daerah yang mengatur tentang pajak atau retribusi produk turunan sawit tersebut.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Kalau pemerintah daerah tidak dapat pajak dari penjualan minyak mentah kelapa sawit, ada produk turunan sawit lainnya yang bisa dijadikan sumber pendapatan asli daerah setempat," kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Mukomuko, Alazadini, di Mukomuko, Selasa.
Ia mengatakan hal itu guna meningkatkan PAD setempat yang berasal dari sebanyak 12 pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau CPO.
Ia menyatakan, pemerintah daerah setempat masih bisa memperoleh PAD dari produk turunan kelapa sawit seperti minyak kotor kelapa sawit yang ditampung dalam kolam limbah yang masih mengandung CPO.
Menurutnya, pemerintah daerah setempat memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari penjualan minyak kotor kelapa sawit keluar daerah tersebut.
Selain itu, ia menyebutkan, sumber pendapatan asli daerah lainnya dari cangkang buah kelapa sawit yang dijual pabrik keluar daerah itu.
"Minyak kotor sawit dan cangkang itu bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah setempat," ujarnya.
Untuk itu, ia menyarankan, pemerintah daerah setempat membuat payung hukum berupa peraturan daerah yang mengatur tentang pajak atau retribusi produk turunan sawit tersebut.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017