Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu mencoret anggaran hibah untuk Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan NU serta organisasi lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2020.
Ketua Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (PNI) DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring menjelaskan, anggaran hibah untuk Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan NU Provinsi Bengkulu beserta organisasi lainnya itu sebelumnya sudah dianggarkan di APBD murni.
Namun, kata dia, dalam APBD Perubahan anggaran hibah untuk ormas dan organisasi lainnya tersebut tidak muncul dalam pembahasan karena tidak diusulkan oleh Pemprov Bengkulu.
"Bantuan dana hibah untuk ormas ini dicoret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebelum dia cuti karena maju di Pilgub Bengkulu," kata Usin di Bengkulu, Kamis.
Ia menambahkan, bantuan hibah rencananya juga diberikan kepada ormas lainnya diantaranya Pramuka, organisasi kelompok tani, Perkumpulan Keluarga Malalo, Kelompok Usaha Bersama dan pengurus masjid.
Kendati demikian, jelas Usin, Pemprov Bengkulu memasukkan usulan hibah untuk dua organisasi yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu ke dalam APBD Perubahan.
"KONI dan PMI Provinsi Bengkulu masing-masing mendapatkan hibah sebesar Rp1 miliar dan hanya dua organisasi ini yang kita bahas dan dianggarkan," ucap politisi Partai Hanura tersebut.
Sementara itu, Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah mengakui jika Pemprov Bengkulu memang melakukan penyesuaian anggaran karena pandemi COVID-19, termasuk mengalihkan anggaran hibah ormas dan organisasi lainnya.
Saat ini, kata Dedy, Pemprov Bengkulu fokus pada upaya pengurangan dampak, penanganan dan pencegahan penularan COVID-19.
"Karena anggaran pendapatan kita berkurang dan Pendapatan negara juga ikut berkurang, sehingga terjadi penyesuaian-penyesuaian dan pemerintah akan terus konsentrasi dalam pemulihan ekonomi masyarakat," demikian Dedy.
