Bengkulu dapat alokasi Rp14,8 triliun di APBN 2021

Bengkulu (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah menyebut, pemerintah provinsi Bengkulu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14,8 triliun di anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) tahun 2021.

Kata Dedy, alokasi anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementrian negara dan lembaga sebesar Rp4,6 triliun.

Kemudian, alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp10,24 triliun dengan rincian pemerintah provinsi Bengkulu mendapat alokasi sebesar Rp2,11 triliun, sedangkan sisanya untuk 10 kabupaten dan kota di Bengkulu.

"Para bupati serta wali kota supaya dapat memaksimalkan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Dedy usai menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2021, Jumat.

Menurut dia, jika dibandingkan dengan alokasi APBN di awal tahun 2020, alokasi tahun ini mengalami penurunan sebesar -5,32 persen. Namun jika dibandingkan dengan alokasi APBN setelah terbitnya Perpres 72 tahun 2020 justru mengalami peningkatan sebesar 5,17 persen.

Selain itu Dedy menyebutkan, dengan telah diserahkan DIPA ini, diharapkan Pemda segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, sehingga di awal tahun bisa berjalan.

Dedy juga meminta Pemda melakukan reformasi di bidang penganggaran, meningkatkan kinerja dan meningkatkan sinergitas lintas sektoral.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Ismed Saputra menyebut, prioritas APBN tahun depan diarahkan mendukung kelanjutan penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan transisi pembangunan nasional.

Apalagi, kata dia, jika di lihat pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ke triwulan ketiga mencapai 5,05 persen, dengan komponen pendorong adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh positif 9,8 persen, meningkat signifikan dari negatif 6,9 persen pada triwulan kedua.

"Pemerintah akan memfokuskan arah kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi terutama reformasi di dalam bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, dapat dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi," demikian Ismet.