Kemenkumham lemah kelola lapas

Madiun (Antara Bengkulu) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai aksi para narapidana yang membakar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Minggu (18/8) petang, menunjukkan lemahnya pengelolaan Lapas oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Ekses lemahnya manajemen pengelolaan Lapas sudah melampaui batas toleransi," kata Bambang Soesatyo melalui surat elektroniknya, Senin.

Menurut dia, sejak kasus kerusuhan dan pembakaran di Lapas Tanjung Gusta, Medan, hanya sekitar lima minggu, kini terjadi lagi  pembakaran di Lapas Pelabuhan Ruku, Kabupaten Bautabara, Sumatera Utara.

Dalam waktu lima minggu tersebut, katanya, ada insiden pembobolan Lapas di Batam, Kepulauan Riau, serta ditemukan juga praktik pabrik narkoba di Lapas Cipinang, Jakarta.

Politisi Partai Golkar ini mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera  memanggil Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban.

"Pak Presiden perlu mengevaluasi kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi dan tugas pada jabatannya masing-masing," katanya.

Menurut dia, publik mengkritik keras menyusul insiden beruntun di sejumlah Lapas di Indonesia, hendaknya disikapi dengan perbaikan pengElolaan Lapas.

Setelah rusuh di Lapas Tanjung Gusta, menurut Bambang, hendaknya Menkum HAM dan Wamenkum HAM segera mengkonsolidasi manajemen seluruh Lapas di Indonesia, guna mengantisipasi presen buruk.

"Namun, realitasnya masih terjadi insiden di sejumlah Lapas yang menunjukkan konsolidasI belum berjalan," katanya.

Akibatnya, kata Bambang, para narapidana terus membuat masalah  dan insiden terbaru terjadi Lapas Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, pada Minggu (18/8) petang. (Antara)