Akademisi : Tinggalkan Politisi Karbitan

Bengkulu,  (Antara) - Pengamat politik dari Universitas Bengkulu Lamhir Syam Sinaga mengajak masyarakat agar tidak memilih calon anggota legislatif karbitan atau dadakan.

"Tinggalkan caleg karbitan atau caleg dadakan, apalagi caleg yang memiliki dosa sosial," katanya di Bengkulu, Senin.

Ia mengatakan masyarakat harus meneliti dan mengetahui latar belakang caleg sebelum menentukan pilihan. Sebab, bila salah pilih maka akan menderita selama lima tahun.

Caleg perlu diamati dengan seksama dan memilih yang memang layak pilih dan disukai masyarakat.

"Serta siap menjadi pemimpin masyarakat dan tidak memiliki dosa-dosa sosial," katanya lagi.

Melihat kondisi Bengkulu, lanjutnya, caleg yang paling sesuai dipilih adalah caleg yang merupakan "opinion leader" atau pemimpin pendapat masyarakat. Bukan karena dibuat-buat atau direkayasa, seolah-olah menjadi pemimpin masyarakat.

"Tapi memang alamiah menjadi pemimpin pendapat masyarakat, yang mewakili dan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat," tambahnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik ini mengatakan menjadi pemimpin yang diharapkan masyarakat bisa dibentuk dengan beberapa cara.

Pertama, adalah dengan kaderisasi oleh partai politik, lalu memiliki kharismatik, berwibawa dan menjadi panutan masyarakat karena budi luhurnya.

"Yang banyak saat ini adalah caleg dadakan, memperkenalkan diri seolah-olah dekat dengan masyarakat, bahkan lebih ironisnya baru mendapatkan kartu anggota partai," katanya menerangkan.

Sementara caleg yang menjadi pemimpin opini masyarakat menurntnya, sudah menjadi "buah bibir" yang manis jauh sebelum musim Pemilu.

Sosok tersebut menurutnya tidak mesti dari caleg "incumbent" tetapi kader partai yang bisa membagi waktu mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen.

Selain itu, tambahnya caleg "incumbent" bukan jaminan terpilih lagi pada Pemilu 2014. Sebab, selama duduk di kursi legislatif, masyarakat sudah bisa menilai kinerja mereka.

Bagi caleg "incumbent" seharusnya bisa berbuat banyak untuk masyarakat, terutama di daerah pemilihannya.

"Tidak ada alasan tidak bisa berbuat apa-apa bagaimana anggota legislatif itu mengupayakan kebijakan yang bisa mempengaruhi eksekutif agar bisa memprioritaskan pembangunan di daerah pemilihannya," katanya.

***1***