Presiden luncurkan buku proyeksi penduduk 2035

Jakarta (Antara-IPKB)- Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, akhir Januari 2014 (Rabu,29/1) luncurkan buku proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035. Peluncuran buku yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan UNFPA digelar di Istana Negara.

penduduk Indonesia pada tahun 2035 diproyeksikan meningkat sebesar 28,6 persen, dari 237,6 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta jiwa. Data perkiraan jumlah penduduk, angka kelahiran, dan kematian, baik di tingkat nasional maupun provinsi itu, dimuat dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035.

Usai peluncuran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarahkan buku proyeksi penduduk kepada Mendagri Gamawan Fauzi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Mendikbud Mohammad Nuh, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia Sinyo Harry Sarundajang.

SBY mangatakan, kenaikan jumlah penduduk sekitar 60-an juta jiwa itu bukan berarti kebutuhan pangan dan energi hanya sekitar 27 persen karena terjadi pergeseran penduduk menengah ke bawah menjadi benduduk golongan menengah yang konsumtif dan memiliki kebutuhan lebih besar. Sehingga negara harus menyediakan kubutuhan dasar rakyat lebih dari jumlah pertumbuhan tersebut.

“Boleh jadi kebutuhan dasar manusia termasuk pangan, air, dan energi bisa mencapai 40 persen lebih,” kata Presiden.  Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh perancang pembangunaan, serta pemerintah dan lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah untuk pandai dalam merancang masa depan dan ihtiar untuk mewujudkannya.

Presiden berharap penduduk Indonesia yang besar adalah penduduk yang berkapasitas dan produktif sehingga dapat memajukan Tanah Air. "Kita ingin penduduk besar menjadi kekuatan bukan kelemahan, dan negara kita dengan penduduk besar mestinya berkah, bukan musibah," ujarnya.

Untuk mewujudkan Indonesia sejahtera, perlu ada kolaborasi antara negara dan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup rakyat, sebaliknya rakyat juga berkewajiban meningkatkan kapasitas dan kualitas diri.

Saat negara memilki kewajiban, pada saat yang sama rakyat Indonesia diharapkan juga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Yakni, berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya memajukan dan mensejahterakan negeri dan rakyat sendiri. "Tidak boleh hanya menonton, tapi juga peduli dan ikut serta," Presiden SBY menambahkan.

Rakyat juga diharapkan mematuhi pranata sosial dan hukum demi terciptanya suasana yang aman, tenteram, tertib, dan damai. Dengan begitu akan meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan kualitas diri agar menjadi sumber daya manusia yang bagus.

"Kita berharap ada kolaborasi. Negara ingin meningkatkan kemampuan mereka, mereka juga secara aktif harus menjadi bagian dalam peningkatan kemampuan sumbar daya manusia itu," SBY menjelaskan.

Presiden juga mengajak untuk memastikan pertumbuhan yang didorong oleh fungsi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial, teknologi dan inovasi, serta kewirausahaan. "Dengan demikian itu akan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, dan berkembang terus menerus," ujar Presiden. (kkb2/rs)