Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait solusi anggaran untuk membangun kembali jembatan gantung di Desa Pondok Lunang yang putus akibat berusia tua.
"Untuk pembangunan jembatan yang putus, kami telah melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat untuk mengharapkan bantuan dari presiden langsung melalui staf kepresidenan khusus membawahi infrastruktur deputi I," kata Bupati Mukomuko, Sapuan, dalam keterangannya di Mukomuko, Sabtu.
Ia mengatakan hal itu terkait dengan pembangunan jembatan gantung di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit yang putus akibat berusia tua sejak beberapa waktu yang lalu.
Menurut dia pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Bapelitbangda beserta jajaran.
Pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat selain pembangunan jembatan penghubung di Desa Pondok Lunang yang putus juga terkait pembangunan jembatan di Kecamatan Selagan Raya.
"Pada 7 Maret 2022 kami diminta berkoordinasi kembali di kantor staf kepresidenan bersama-sama dengan Ditjen Bina Marga, makanya setelah koordinasi sebelumnya kami menyiapkan berkas yang diinginkan," ujarnya.
"Pada 7 Maret 2022 kami diminta berkoordinasi kembali di kantor staf kepresidenan bersama-sama dengan Ditjen Bina Marga, makanya setelah koordinasi sebelumnya kami menyiapkan berkas yang diinginkan," ujarnya.
Selanjutnya, ia mengatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa permohonan dari pemerintah daerah setempat sudah di tangan direktur jembatan. Untuk tindak lanjut rapat koordinasi tanggal 7 Maret 2022.
Sementara itu, ia menyebutkan, ada beberapa jembatan di sejumlah wilayah di daerah ini yang betul sangat urgen untuk diperbaiki dan dibangun.
Terkait dengan usulan dari warga agar pemerintah segera membangun jembatan di Desa Pondok Lunang, ia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan sebelumnya tidak mungkin membangun hanya satu jembatan dengan anggaran sebesar itu.
"Kalau kita anggarkan dana untuk pembangunan jembatan tersebut maka pengaruhnya kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur lainnya di daerah ini," ujarnya.
