Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menargetkan pemberian vaksin kepada 1.500 hewan penular penyakit rabies seperti anjing, kucing, dan monyet peliharaan warga setempat.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Diana Nurwahyuni di Mukomuko, Jumat, mengatakan, dari target vaksinasi pada 1.500 hewan tersebut, sebanyak 36 hewan di antaranya telah mendapatkan vaksin.
"Sebanyak 36 hewan tersebut mendapatkan vaksinasi saat kegiatan pameran pembangunan di daerah ini bulan Februari 2023," ujarnya.
Ia mengatakan, selanjutnya instansinya masih menunggu pengiriman ribuan dosis vaksin untuk mencegah rabies dari pemerintah provinsi.
Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pertanian setiap tahun mendapatkan bantuan vaksin untuk mencegah penyakit rabies pada hewan dari pemerintah provinsi.
"Selama ini kita mendapatkan bantuan vaksin rabies dari pemerintah provinsi karena daerah ini tidak ada kegiatan pengadaan vaksin rabies," ujarnya.
Ia mengatakan, ribuan vaksin bantuan dari pemerintah provinsi dibagikan kepada tiga pusat kesehatan hewan (puskeswan) di daerah.
Selanjutnya petugas kesehatan hewan di puskeswan yang tersebar di sejumlah kecamatan daerah ini memberikan vaksin kepada hewan peliharaan milik warga di wilayahnya masing-masing.
Ia mengatakan, petugas kesehatan hewan di pusat kesehatan hewan yang melakukan jemput bola untuk memberikan vaksinasi kepada hewan penular rabies di daerah ini.
"Biasanya hewan dikumpulkan di satu lokasi untuk kemudian diberikan vaksinasi," ujarnya.
"Biasanya hewan dikumpulkan di satu lokasi untuk kemudian diberikan vaksinasi," ujarnya.
Sementara itu, katanya, pemerintah setempat melalui petugas peternakan dan kesehatan hewan setiap tahun memberikan vaksinasi pada hewan penular rabies di daerah ini.
Pemerintah provinsi melalui daerah ini rutin memberikan vaksinasi kepada hewan untuk mencegah penularan penyakit rabies dari hewan kepada manusia.
Apalagi sejak beberapa tahun terakhir ini tidak ada kegiatan eliminasi atau pemusnahan anjing liar di daerah ini, karena ketiadaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
