Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan pelaksanaan kegiatan audit kasus stunting di daerah dapat berhasil secara maksimal jika semua pihak terkait bisa membangun kerja sama yang kuat.
“Audit kasus stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Indikasi target 2022 sampai dengan 2024, 100 persen kabupaten/kota melaksanakan audit kasus stunting,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Webinar Petik Aksi I Tahun 2023 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Hasto menuturkan pada 2023 BKKBN telah mengalokasikan pendanaan audit kasus stunting melalui Peraturan BKKBN nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, guna mempercepat eksekusi audit kasus stunting pada 2023.
Namun dalam pengelolaannya dibutuhkan koordinasi secara berjenjang antar-Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat-Provinsi serta kabupaten/kota perlu diperkuat sejak perencanaan sampai pada evaluasi dan pelaporan.
Audit kasus stunting dianggap telah memperkuat praktik berbagi data di tingkat lapangan, melalui sumber Pendataan Keluarga, e-PPGBM, Elsimil, dan data lainnya. Maka terjadi berbagi pakai data sejak seleksi kasus, pendampingan dan evaluasi audit.
"Kalau audit stunting tidak bisa menyajikan data spesifik maka itu bukan audit. Jangan meresume hal yang tidak spesifik, karena sulit ditindak lanjuti. Tidak ada artinya kalau membuat resume dari audit stunting tidak case by case dan tidak menunjukkan data mikro dari kasus, (akan sulit) bagi teman kesehatan untuk mengatasinya," kata Hasto.
Ia mengatakan pelaksanaan audit untuk tahun 2023 juga telah ditunjang dengan pengembangan aplikasi pendampingan keluarga yaitu Elsimil. Dimana pada awalnya digunakan kepada sasaran calon pengantin, kemudian diperluas untuk pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca-persalinan, dan baduta 0-23 bulan.
“Dengan adanya aplikasi Elsimil terbaru diharapkan Tim Pendamping Keluarga beserta TPPS desa/kelurahan dapat melakukan deteksi dini risiko stunting pada sasaran keluarga. Data dari Elsimil nantinya dapat digunakan sebagai basis data audit untuk mengisi kertas kerja audit kasus stunting,” katanya.
Dengan pelaksanaan yang dibangun berdasarkan data real time dan bantuan teknologi, audit kasus stunting juga sudah diintergrasikan dengan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), yang sudah bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh keluarga sampai diberikan intervensi sesuai rekomendasi dan di bawah pemantauan tim pakar.
“Integrasi ini juga memastikan bahwa audit kasus stunting memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada audit dan upaya pencegahan serta penanganan kasus stunting,” ujarnya.
Dengan demikian Hasto mengatakan perlu penguatan komitmen dan keterpaduan berbagai pihak terkait antara lain Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi hingga desa, Satuan Tugas PPS di pusat sampai dengan kabupaten/kota, tim pakar dan tim teknis audit kasus stunting, penyuluh KB, serta tim pendamping keluarga di tingkat desa dan kelurahan.
“Untuk sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya agar kalender audit kasus stunting tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan optimal,” katanya.
