Jika sanksi FIFA terlalu keras

Sebelum periode 1990-an, badan-badan olahraga itu sangat apolitik. Salah satu contohnya adalah ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada 1979. Komite Olimpiade Internasional (IOC) tak membatalkan Olimpiade 1980 yang diadakan di Moskow ini.

Olimpiade itu jalan terus sekalipun diboikot oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Sebelum era 1990-an kerap terjadi perang yang berakhir dengan pendudukan sebuah negara oleh negara lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara dan termasuk perang Arab-Israel pada 1949-1967 dan 1967-1973.

Memang ada kasus unik ketika invasi AS dan sekutu-sekutunya ke Irak pada 2003 tidak mendatangkan sikap dari organisasi-organisasi olahraga dunia.

Ini karena invasi Irak 2003 terjadi setelah mendapatkan persetujuan PBB, berkaitan dengan isu proliferasi senjata nuklir dan dukungan Irak terhadap terorisme dua tahun setelah AS diguncang serangan teror 11 September 2001.

Suka atau tidak suka, invasi di Irak itu sudah melalui forum global PBB sehingga aspek legal telah dipenuhi. Ini berbeda dari aksi Rusia di Ukraina yang unilateral atau sepihak tanpa persetujuan internasional dan rekomendasi legal dari PBB.

Baca juga: Jokowi dengar "curhat" pemain U-20 usai batal berlaga di Piala Dunia

Karena proses multilateral telah dilewati, aksi AS di Irak secara hukum internasional adalah sah. Dan karena dianggap sah, maka badan-badan dunia, termasuk badan-badan olahraga global pun tak bersikap.

Sebaliknya, pada kasus invasi Rusia di Ukraina, badan-badan olahraga, mengeluarkan sikap yang sejalan dengan posisi PBB yang menyebut aksi Rusia di Ukraina sebagai pelanggaran yang harus dikecam.

Sikap FIFA terhadap Rusia juga diawali oleh sikap badan sepak bola Eropa (UEFA) yang sekalipun bukan bagian dari Uni Eropa, keduanya berkoordinasi erat.

Sikap FIFA terhadap Rusia juga didasari preseden 1996 ketika FIFA dan UEFA mencabut keikutsertaan Yugoslavia dalam Piala Eropa 1992 di Swedia.

Sikap kedua badan sepak bola didasari oleh resolusi PBB yang menjatuhkan sanksi kepada Yugoslavia setelah pasukan etnis Serbia dukungan Yugoslavia, membombardir Sarajevo, ibu kota Bosnia Herzegovina yang mayoritas muslim.

Sikap PBB itu menjadi dasar pada FIFA dan UEFA untuk mengusir Yugoslavia dari putaran final Euro 2016 walau negara yang kini telah tiada itu sudah memastikan diri lolos ke putaran final turnamen tersebut. Yugoslavia lalu digantikan Denmark yang akhirnya menjadi juara turnamen Eropa edisi itu.

Situasi terhadap Yugoslavia ini mirip dengan situasi ketika UEFA dan FIFA membekukan keikutsertaan timnas Rusia dari turnamen-turnamen internasional.


Tidak kompatibel

Situasi itu pun bermula dari UEFA yang sudah pasti tak bisa melepaskan diri dari Uni Eropa yang langsung menjatuhkan sanksi kepada Rusia setelah negara ini menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Sanksi ini mengikat semua anggota Uni Eropa.