Solok Selatan (ANTARA) - Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Musperi Hendra mengatakan masih banyak petani yang belum memahami fungsi kartu tani.
"Saat menggelar inspeksi mendadak ke kios-kios pengecer pupuk bersubsidi kami menemukan di beberapa titik kartu tani dipegang oleh pemilik kios sehingga rawan disalahgunakan," katanya di Padang Aro, Selasa.
Karena itu katanya, Dinas Pertanian sudah menyurati supaya memberikan sosialisasi kepada petani tentang berapa pentingnya kartu tani dan berapa kuota pupuk di dalamnya.
Selain itu katanya, petani juga bisa meminta jumlah kuota pupuk dalam kartunya dicetak kepada pemilik kios supaya tidak dirugikan.
Menurut dia, kartu tani di Solok Selatan belum optimal karena belum semua petani memilikinya serta perlu dilakukan percepatan pendistribusiannya.
Menurut Bank Mandiri, katanya ada 16.000 petani yang memperoleh kartu tani, yang disalurkan sebanyak 13.000 sementara sisanya masih di Bank Mandiri.
Selain itu katanya, persoalan yang ditemui di setiap kios yaitu harga tebus tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.
Total kios pupuk di Solok Selatan ada 63 dan KP3 mendatangi 18 kios di empat kecamatan dengan permasalahan yang ditemukan serupa.
"Tim yang turun ke lapangan baru tahap pembinaan sehingga belum ada sanksi yang diberikan baru sebatas peringatan secara lisan," ujarnya.
Dia menyebutkan, berdasarkan hasil pengawasan KP3 se-Sumbar dilakukan konsultasi persoalan pupuk di daerah ke Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian.
Akan tetapi katanya, belum didapatkan solusi yang bagus untuk mengatasi persoalan pupuk ini.
Alokasi pupuk bersubsidi untuk petani Solok Selatan pada 2023 sebanyak 2.500 ton untuk NPK, dan 9.000 ton untuk urea.
Seorang petani Siril (45) mengatakan, permasalahan pupuk berlangsung setiap tahun dan belum ada solusi yang tepat dari pemerintah. "Setiap awal dan akhir tahun selalu terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi," ujarnya.
