Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melakukan perubahan dalam skema program bantuan sosial untuk mencegah anak di daerah ini menderita stunting.
"Kalau anggaran stunting ada perubahan skema karena anggaran tahun 2023 tidak akan kita eksekusi dalam bentuk uang karena namanya bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak sebelumnya ada instruksi presiden yang mendasari," kata Pejabat Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Lailatul Hidayat di Mukomuko, Kamis.
Lailatul Hidayat yang juga Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial mengatakan, untuk menangani stunting ke depan tahun 2024 dilakukan perubahan skema bukan BLT berupa uang tetapi pemberian makanan tambahan (PMT).
Menurut dia, karena kalau bentuk uang itu instansinya tidak menyelaraskan sama dengan BLT BBM yang ada dasar instruksi presiden.
"Keraguan kami itu di dalam menerapkan pelaksanaan itu karena instruksi presiden dalam bentuk BLT berupa uang pencegahan stunting tidak ditemukan, berbeda dengan BLT BBM khusus," ujarnya.
Ia mengatakan, kalau tahun ini hingga APBD perubahan format APBD murni nanti akan ditinjau apakah keuangan di APBD perubahan 2023 bisa mengakomodir perubahan skema program bantuan sosial untuk pencegahan stunting.
Ia menambahkan, yang pasti di tahun 2024 instansinya sudah masukkan ke rencana kegiatan pembangunan daerah (RKPD) terkait perubahan skema bantuan sosial untuk pencegahan stunting di daerah ini.
Ia menyebutkan, perubahan skema program bantuan sosial untuk mencegah stunting berupa pemberian makanan tambahan seperti multi vitamin, bubur kacang hijau, dan susu untuk ibu hamil.
Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko tahun ini mendapatkan alokasi dana bantuan langsung tunai Rp150 juta sebanyak 250 balita dua tahun yang menderita stunting.
Dari alokasi dana BLT sebesar itu, setiap penderita stunting akan menerima bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan berturut-turut.
Dinas Sosial setempat mendapatkan data sebanyak 250 penderita stunting dari dinas kesehatan setempat dan dinas kesehatan mendapatkan data tersebut dari pos pelayanan terpadu di daerah ini.
