Pemprov Bengkulu komitmen dukung pemilu 2024 informatif dan transparan

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan berkomitmen dalam mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang informatif dan transparan.

"Memberikan komitmen dalam menjalankan amanah Undang-undang Komisi Informasi, khususnya pada tahun politik, mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang informatif, transparan dan menjadikan pengelolaan informasi pemerintah sebagai sumber utama informasi komunikasi publik tentang pemilu," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri di Bengkulu, Kamis.

Ia menbatakan informasi merupakan hal yang sangat penting. Informasi bisa menyelesaikan sebuah persoalan dan masalah, namun informasi juga bisa menimbulkan suatu persoalan atau masalah yang jauh lebih besar.

"Jadi, betapa pentingnya sebuah informasi, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024," kata dia lagi.

Oleh karena itu, kata Hamka, kalau pemerintah daerah menguasai informasi dan menyampaikannya kepada masyarakat dengan memegang prinsip informatif dan transparan maka hal itu dapat memberikan wawasan, literasi dan pendidikan bagi masyarakat, termasuk soal Pemilu 2024.

"Ada filosofi yang mengatakan, di dalam pergerakan siapa yang menguasai informasi yang akan memenangkan pergerakan. Jadi, kalau betul-betul pemerintah menguasai informasi, khususnya Pemilu 2024, kami yakin percaya hal itu akan meluruskan semua persoalan-persoalan yang akan dihadapi bangsa ini," kata dia.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Keterbukaan informasi publik dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang informatif dan transparan, digelar di Bengkulu, pada Kamis.

Forum itu dihadiri pemerintah kabupaten/kota setempat dan sejumlah Komisi Informasi daerah di Indonesia.

Dalam FKK, pemerintah daerah, Komisi Informasi se-Indonesia, dan pihak terkait lainnya mendapatkan wawasan soal keterbukaan informasi publik untuk pemilu dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Kominfo, dan Kemendagri.