Thailand kembali diintai krisis politik

Kamis, 13 Juli, dia mesti membuktikan keyakinannya itu, terutama apakah agenda reformasi hukumnya menyangkut hak monarki, bisa memuluskan jalannya di parlemen.

Inti perubahan yang ditawarkan Move Forward adalah amandemen Pasal 112 yang membuat siapa pun yang mengkritik atau menghina raja bakal dijebloskan ke dalam penjara selama maksimum 15 tahun.

Di luar gedung parlemen, prakarsa progresif Move Forward itu memang didukung luas oleh rakyat. Tetapi tidak di dalam parlemen, khususnya Senat.

Kekhawatiran anggota-anggota Senat dan wakil rakyat dari partai-partai pro pemerintah, tidak semata tertuju kepada reformasi hukum yang melindungi hak monarki itu.

Mereka juga mengkhawatirkan janji Move Forward yang akan memangkas anggaran pertahanan, desentralisasi kekuasaan, dan menghentikan praktik monopoli oleh segelintir orang sehingga perekonomian Thailand didistribusikan merata ke segala lapisan masyarakat.

Prakarsa yang reformatif ini meresahkan militer dan kelompok kemapanan yang tengah mengendalikan kanal-kanal ekonomi Thailand. Wajar jika ada anggapan Pita dan Move Forward hendak dijegal.

Namun, jika akhirnya Pita gagal,  pemilihan perdana menteri baru Thailand bakal dikocok ulang.

Di sini, mitra koalisi mereka dari Pheu Thai akan mengambil inisiatif, baik tetap dalam kerangka koalisi pimpinan Move Forward, maupun berkoalisi dengan kelompok-kelompok lain, termasuk partai-partai konservatif yang berseberangan dengan Move Forward.

Jika ini terjadi, krisis politik di Thailand menjadi tak terhindarkan karena pendukung Move Forward, yang berasal dari semua kalangan masyarakat, bisa turun melawan.

Kalau sudah begini, Thailand bisa kembali masuk jurang krisis politik.

Dan walaupun krisis itu akhirnya diredakan, akar krisis mungkin akan sulit dimatikan, sehingga siklus krisis menjadi kian sulit dipangkas, bahkan sewaktu-waktu dapat meletup kembali.

Semoga saja Thailand bisa melalui semua dinamika ini dengan proses dan mekanisme yang demokratis.