Yogyakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memuji perkembangan sektor properti sekaligus minta peningkatan kontribusi sektor ini dalam membangun rumah murah bagi rakyat kecil. Imbauan ini didasari fakta bahwa rakyat kecil masih susah membeli rumah. Di sinilah butuh uluran Pemerintah yang berkolaborasi dengan pengusaha properti.
Imbauan disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam Munas Real Estate Indonesia (REI) XVII Tahun 2023 pekan lalu. Presiden mengemukakan fakta saat ini menunjukkan tingkat backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih 12,1 juta.
Hal ini menjadi peluang bagi pengusaha untuk membangun perumahan lebih banyak. Namun di sisi lain, saatnya berkontribusi untuk ikut menyediakan rumah murah.
Backlog merupakan indikator yang digunakan oleh Pemerintah untuk menghitung kebutuhan rumah di Indonesia. Kalangan properti menggunakan istilah backlog untuk menunjukkan tingkat kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh rakyat. Jika angka backlog mencapai 12,1 juta, berarti perlu ada pembangunan rumah sebanyak itu.
Versi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan apabila ada keluarga yang tinggal di hunian sewa, mereka tidak termasuk backlog. Jadi backlog dihitung sebagai rumah sendiri, dan kondisi rumah tidak layak huni.
Menurut Kementerian PUPR, backlog adalah kondisi kesenjangan yang didasari pada angka rumah yang tidak layak huni. Jika dibandingkan dengan angka Badan Pusat Statistik (BPS), backlog adalah kondisi yang terjadi mengacu pada rumah milik. Apabila ada masyarakat yang menempati rumah layak huni namun menyewa, mereka tetap dianggap backlog.
Versi Kementerian PUPR maupun BPS sama-sama memasukkan beberapa faktor penyebab backlog tersebut, di antaranya tingkat populasi atau pertumbuhan penduduk yang tinggi; bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih terbatas ketersediaan huniannya; kemampuan masyarakat membeli rumah masih rendah; dan fakta masih banyak jumlah rumah tidak layak huni.
Sudah barang tentu backlog rumah bakal menjadi masalah serius dan berkepanjangan terkait kesejahteraan masyarakat jika terus dibiarkan dan tidak segera diatasi. Di sinilah perlu kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ditambah kolaborasi dengan pengusaha properti.
Bagaimanakah peluang berkolaborasi? Masih terbuka luas, jika melihat data dari Kementerian PUPR. Data itu mengungkapkan Pemerintah telah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni pada 2024, dari 56 persen menjadi 70 persen. Pertumbuhan ini selaras dengan bertambahnya keluarga baru mencapai 700.000 – 800.000 per tahun.
Properti bergairah, saatnya perbanyak rumah murah
Senin, 14 Agustus 2023 16:37 WIB 644