Properti bergairah, saatnya perbanyak rumah murah
Senin, 14 Agustus 2023 16:37 WIB 656
Kementerian PUPR mengambil langkah konkret untuk mengatasi backlog tersebut, di antaranya Program Satu Juta Rumah. Melalui program ini hingga Juli 2022 telah dibangun hunian sebanyak 544.845 unit. Cakupannya pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah non-MBR di berbagai daerah. Tercatat sudah mencapai 480.438 unit yang terdiri atas 420.645 unit rumah MBR dan 59.793 unit rumah non-MBR.
Imbauan kolaborasi muncul dari Presiden Jokowi mengingat sektor properti sedang bergairah. Menurut Kepala Negara, pasar properti di Indonesia menjadi salah satu yang paling tangguh dan memiliki daya saing tinggi di kancah global.
Kontribusi pasar real estat dan properti terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sepanjang 2018 hingga 2022 mencapai Rp2.300 triliun -- Rp2.800 triliun. Properti memberikan kontribusi 16 persen dari PDB. Karena itu sektor properti dinilai mampu mendorong ekonomi nasional karena memiliki multiplier effect yang menjalar hingga 185 subsektor industri lainnya.
Sebagaimana data Kementerian PUPR, Presiden Jokowi juga menyatakan potensi sektor properti masih prospektif dalam beberapa waktu ke depan. Hal tersebut terindikasi dari pertumbuhan keluarga baru setiap tahun yang mencapai 700.000 hingga 800.000 keluarga. Saat sektor properti bergairah, Presiden Jokowi mengingatkan agar tidak melupakan sisi sosialnya, antara lain, membantu Pemerintah menyediakan rumah murah.
Apa yang dikemukakan Presiden bukan hal baru, tetapi pelaksanaannya tidaklah mudah. Hal ini didasari bahwa sifat properti memang bisnis. Azas-azas bisnis menjadi pegangan utama bagi pengusaha properti. Laba menjadi prioritas, dan kalau pun ada aktivitas sosial setidaknya tidak menggerogoti laba tersebut.
Dua sisi berlawanan itu perlu ada solusinya agar imbauan Kepala Negara bisa direalisasikan, sementara pengusaha properti masih bisa menjalankan usahanya dengan kaidah ekonomi yang menguntungkan.
Salah satu solusi yang diusulkan kalangan pengusaha properti lewat asosiasi adalah pemerintah Kembali menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor properti. Kehadiran insentif dapat meningkatkan kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional. Intinya, pemerintah masih perlu memberlakukan insentif PPN DTP seperti tahun-tahun sebelumnya, agar kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Indonesia semakin optimal pada 2023 dan tahun depan.
Sektor properti sempat mendapat insentif berupa PPN DTP sejak Maret 2021. Melihat faedahnya cukup dirasakan oleh sektor properti, pemerintah lalu memperpanjang insentif tersebut hingga September 2022. Tetapi sejak September 2022 belum ada kabar selanjutnya tentang berlakunya insentif tersebut.
Mirip insentif, selayaknya sektor properti ada subsidi bilamana ikut membantu pengembangan rumah murah. Langkah ini telah berlaku di beberapa sektor. Dalam usaha penerbangan, misalkan, maskapai memperoleh subsidi tiket jika ikut dalam penerbangan perintis.Semacam inilah yang diharapkan bisa membantu pengusaha properti.
Kombinasi insentif dan subsidi diharapkan akan mewujudkan imbauan Kepala Negara. Sektor properti makin bergairah, dan rakyat bisa memperoleh rumah murah. Setidaknya backlog bisa menurun.
Update Berita Antara Bengkulu Lainnya di Google News