Bawaslu Provinsi Bengkulu petakan tingkat kerawanan Pemilu 2024

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu menyatakan telah melakukan pemetaan tingkat kerawanan pada Pemilu 2024 di 10 kabupaten/kota di wilayah itu.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah saat berada di Rejang Lebong, Senin, mengatakan indeks kerawanan pemilu di wilayah itu masuk kategori rawan rendah, kendati demikian harus diwaspadai dan tidak terlena supaya tidak menjadi tinggi.

"Indeks kerawanan pemilu ini disusun dari pemilu yang lalu, Bengkulu masuk kategori rawan rendah. Ini berdasarkan indikatornya mulai dari kontestasi politik, dari penyelenggaraan pemilu, dari penyelenggara pemilu kita relatif rawan rendah," kata dia.

Dia menjelaskan dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ini setelah dilakukan pemetaan oleh pihaknya tingkat kerawanannya rata-rata rawan rendah, tidak ada yang mencolok.

"Untuk penyusunan mata pilih kita fokuskan ke daerah perbatasan karena sering kali terjadi konflik mata pilih, sehingga harus diantisipasi. Kita koordinasikan antara KPU dengan Bawaslu untuk dicermati sehingga tidak terjadi konflik mata pilih," terang dia.

Menurut dia, daerah perbatasan antar kabupaten yang rawan konflik mata pilih ini diantaranya di Kabupaten Lebong itu ada di antara Lebong Atas dengan Padang Bano, Kabupaten Bengkulu Utara.

Sedangkan daerah lainnya ialah di kawasan Warung Pojok di Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang. Kemudian di perbatasan antara Kabupaten Mukomuko dengan Provinsi Sumatera Barat.

"Biar semua masyarakat dipastikan punya hak pilih, kemudian tidak ada lagi mata pilih yang tidak terdaftar. Kan sudah pemilu ke pemilu masak masih ada konflik," tegas dia.

Warga yang berada di perbatasan ini, tambah dia, kemungkinan masih terdaftar di salah satu daerah sehingga dia meminta agar ditertibkan karena saat ini masih dalam proses daftar pemilih tambahan (DPTb) sehingga bisa pindah memilih, dan yang belum terdaftar nanti bisa masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).