Bengkulu (ANTARA) - Indonesia akan terus mendorong agar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menjadi organisasi yang bisa menjadi medium untuk menyampaikan kepentingan negara Asia dan Afrika di tingkat global.
Oleh karena itu, negara anggota AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun akademisi.
Contact group tersebut akan menyelenggarakan pertemuan informal, baik virtual maupun secara fisik untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama terkait pemulihan aset hasil kejahatan.
Baca juga: AALCO miliki pengaruh besar untuk perjuangkan suara Asia-Afrika di dunia
"Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Bali, Sabtu.
Pada sesi yang membahas tentang asset recovery, delegasi Indonesia mendapatkan dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum, sebab pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks.
Sehingga negara-negara Asia-Afrika akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Asset Recovery Expert Forum.
Selain itu, terdapat beberapa agenda utama pembahasan yang dilakukan pada pelaksanaan sidang tahunan AALCO yaitu tentang isu-isu terkait asset recovery, Hukum Laut yang mencakup pula isu illegal fishing.
Baca juga: Menkumham RI anugerahkan 57 anggota JDIHN terbaik
Kemudian pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, kenaikan permukaan laut dalam agenda International Law Commission (ILC), Hukum Dagang dan Investasi Internasional dan Hukum Luar Angkasa.
Terkait dengan isu yang diusulkan Indonesia sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC), negara-negara anggota mencatat isu yang dikemukakan oleh Indonesia, mengingat bahwa illegal fishing ini dapat mengakibatkan dampak yang besar terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial serta ekonomi suatu negara.